MAKASSAR, BKM — Program budidaya pisang yang diinisiasi Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menuai proa dan kontra. Terbaru, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulsel angkat bicara terkait imbauan agar anggaran desa sebesar 40 persen dialokasikan untuk program tersebut.
Ketua Apdesi Sulsel Andi Sri Rahayu Usmi, mengatakan alokasi dana desa untuk budidaya pisang ini masuk dalam item ketahanan pangan, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing desa.
“Harus melihat kondisi wilayah sesuai kebutuhan desa melalui Musrenbang. Belum tentu di wilayah orang berhasil, di wilayahnya kita tidak. Tidak bisa kita serta merta mengadopsi,” jelas Sri Rahayu, Sabtu (14/10).
Dia tak menampik jika imbauan alokasi anggaran 40 persen untuk budidaya pisang dari dana desa, namun harus dipelajari terlebih dahulu dan tidak bisa disamakan dengan kondisi geografis wilayah yang berbeda-beda.
Sry Rahayu mengaku keberatan dengan iimbauan alokasi anggaran budidaya pisang, karena ditegaskan pengawasan dari masing-masing kepala daerah.
“Kalau saya terkait iimbauan dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan boleh. Tapi boleh dipelajari di imbauan itu. Sepertinya ada poin di situ jelas Pak Bupati diminta pengawasan. Dengan begitu, secara otomatis ini kan mempertegas, meski bersifat imbauan ada ketegasan di dalamnya,” terang Sri Rahayu.
Menurutnya, Pemprov Sulsel seharusnya melakukan koordinasi terlebih dahulu kepala desa dan OPD terkait untuk membahas pengaruh budidaya pisang ini.
“Pihak pemerintah memanggil perwakilan dari desa untuk bertanya. Dia harus bertanya kondisi geografis desanya. Panggil orang pertanian yang paham dan mengerti apakah ini memberi pengaruh yang luar biasa,” imbuhnya.
Sementara Ketua Apdesi Gowa Abdul Aziz mengatakan seharusnya sebelum imbauan ini keluar, Pemprov Sulsel terlebih dahulu memastikan pasar budidaya pisang tersebut.
“Kalau saya, 40 persen budidaya pisang di Gowa, pasarannya dulu dipikirkan. Perlu diketahui pisang itu barang cepat busuk. Ketika panen satu kabupaten di mana mau dipasarkan. Kita tidak menolak, tapi perlu Pemprov pikirkan pasarnya di mana,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Apdesi Bantaeng Andi Supriadi. Ia menuturkan, kondisi geografis wilayahnya di pegunungan bisa diterapkan imbauan tersebut. Tapi bagaimana dengan wilayah pesisir.
“Terkait dengan kondisi geografis masing masing wilayah desa, terkhusus Bantaeng hanya pegunungan yang bisa tumbuh pisang. Di pesisir bagaimana bisa tumbuh,” ungkapnya.
Dijelaskan, polemik imbauan dana desa yang ingin dialokasikan untuk budidaya pisang ini harus difasilitasi pihak terkait.
“Pemasarannya dulu seperti apa. Kita kemanakan. Tidak ada aturan gubernur bisa atur dana desa. Lebih fatalnya kenapa tidak dipanggil para ketua Apdesi untuk membicarakan, dan membuat aturan seperti apa,” tandasnya.
Terpisah, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menegaskan bahwa program tersebut hanya bersifat imbauan, jadi tidak ada paksaan.
Menurutnya, program yang diinisiasinya ini semata-mata hanya untuk pembangunan daerah Sulsel, khususnya di sektor ketahanan pangan.
“Kalau dianggap keliru ya diperbaiki aja. Kami dengarkan dulu apa letak tidak setujunya. Kalau mau dicabut imbauannya, dicabut aja. Kita ini menjalankan pemerintahan untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat Sulsel, bukan pribadi,” pungkasnya. (jun)
