MAKASSAR, BKM — Sedikitnya ada Rp1,1 miliar hingga Rp1,3 miliar alokasi dana desa (ADD) yang digelontorkan. Jumlah yang terbilang cukup banyak di tingkat pemerintahan paling bawah ini harusnya dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan dana desa ini harusnya dapat mencegah masyarakat melakukan migrasi ke perkotaan. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan anggaran tersebut untuk usaha ekonomi yang produktif di masyarakat.
“Dana desa itu sebenarnya salah satu instrumen untuk mencegah migrasi ke kota. Makanya, desa harus membuat masyarakat betah. Bagaimana caranya? Harus ada kehidupan di desa,” kata Bahtiar di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (26/10).
Untuk itu, dana desa harus didorong dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Misalnya digunakan untuk usaha ekonomi produktif masyarakat di sektor pertanian, perikanan, peternakan.
Sebagai pemerintah provinsi, ia mengatakan sudah ada petunjuk pemanfaatan yang ditentukan oleh Kementerian Desa, yaitu melalui musyawarah tingkat desa.
“Kira-kira diprioritaskan apa sih potensi yang produktif yang bisa mengangkat kesejahteraan desa. Ya, yang perintahkan pemerintah desa. Uangnya juga tidak banyak, cuma Rp1 miliar,” imbuhnya.
Menurutnya, dalam satu tahun alokasi anggaran tentunya tidak dapat dipergunakan untuk semua sektor. Karena itu perlunya memaksimalkan yang jadi prioritas dan mendorong pendapatan desa.
“Tidak mungkin semua dikerjakan per tahun. Sama juga dengan pemerintah provinsi, kota. Jadi, yang sedikit ini kita dukung untuk program-program prioritas meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Kata Bahtiar, pemberdayaan desa ini program strategis nasional yang digelontorkan pemerintah pusat. Upaya ini dalam rangka mendorong kesejahteraan dari desa.
“Jadi kita belajar kasus Jepang. Jepang itu 90 persen penduduk sekarang kumpul di kota, desa jadi kosong. Hanya 10 persen masyarakat Jepang itu tinggal di desa, tinggal nenek-nenek. Fenomena itu hampir terjadi di seluruh desa, karena industri-industri berkembang di kota,” ungkap Bahtiar.
Sementara Kepala Dinas PMD Sulsel Muhammad Saleh, menyebut realisasi dana desa di Sulsel sudah masuk 10 besar dan akan dimaksimalkan lagi.
“Memang kami sudah sampaikan ke kabupaten untuk bisa memformulasi lagi terkait persyaratan birokrasinya. Ada beberapa kabupaten yang mempersyaratkan harus sampai bupati. Mestinya kan dengan kepala dinas saja, BKAD, sudah bisa jalan. Kalau bisa dipermudah supaya cepat,” imbuhnya.
Menurut Saleh, penggunaan dana desa saat ini terus dilakukan optimalisasi pembangunan hingga pelayanan dasar yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kalau kita lihat sudah banyak sekali sektor yang bisa disentuh. Kita lihat jalan desa, pelayanan kesehatan. Pelayanan dasar ini sudah bagus. Dengan adanya dana desa ini hampir semua sudah teratasi. Kurang lebih Rp15 triliun dan sudah banyak hasil yang didapatkan,” jelas Saleh.
Selain itu, ada beberapa desa mandiri yang mendapat dana tambahan dari Kementerian Desa. Dia menyebut total dana desa sampai Rp1,9 triliun.
“Ini insentif untuk desa mandiri. Tidak semua, hanya yang berstatus desa mandiri. Desa mandiri kita 294 desa yang tersebar di seluruh kabupaten,” ujarnya. (jun)