MAKASSAR, BKM — Pejabat eselon II lingkup Pemkot Makassar mengikuti proses job fit selama tiga hari, Jumat (3/11) hingga Minggu (5/11). Mereka berjumlah 35 orang. Namun hanya 32 orang yang mengikutinya.
Tiga pejabat yang tidak ikut adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman, Kepala Dinas Tenaga Kerja Nielma Palamba, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) M Hatim.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar Akhmad Namsum, menjelaskan Kepala Bappeda Helmy Budiman tidak mengikuti job fit karena saat ini masih sementara melaksanakan tugas pendidikan di Australia. Sementara Nielma Palamba beralasan cuti. Sementara untuk Kadis Dukcapil M Hatim, sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri, yang bersangkutan tidak boleh dirotasi/mutasi selama tahapan pemilu berlangsung.
“Sehingga Kadis Dukcapil tidak perlu mengikuti proses job fit. Izin KASN hanya 34 pejabat yang disetujui ikut job fit,” kata Akhmad Namsum di sela-sela proses job fit di Ruang Sekretaris DPRD Kota Makassar, Jalan AP Petta Rani, Minggu (5/11).
Rencananya, Helmy Budiman dan Nielma Palamba akan mengikuti job fit susulan yang bakal digelar Kamis atau Jumat pekan depan.
Mantan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar itu menjelaskan, pelaksanaan job fit hari pertama berlangsung di lantai sembilan Gedung Tower Balai Kota pada Jumat (3/11). Namun karena persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi, sejumlah peserta job fit sulit mengakses lantai sembilan.
Karena listrik padam otomatis lift tidak bisa berfungsi. Akibatnya, ada beberapa pejabat eselon II yang terpaksa naik tangga ke lantai sembilan. Apalagi saat ini, Balai Kota sementara direnovasi sehingga ruangan untuk pelaksanaan job fit terbatas.
“Karena pertimbangan itu, lokasi job fit dipindahkan ke DPRD Kota Makassar. Peserta job fit cukup mudah mengakses gedung DPRD,” kata Akhmad Namsum.
Adapun yang menjadi tim penguji dalam job ini, yakni Kota Makassar Muh Anshar, Prof Aminuddin Ilmar, Nur Bahri Noor, Imran Jausy, dan Andi Taufik.
Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Makassar Dahyal menjelaskan, atas kesepakatan dari tim seleksi job fit, pihaknya mempersiapkan ruangan Sekwan sebagai tempat pelaksanaan job fit. “Ada beberapa pertimbangan kenapa di DPRD. Karena 80 persen dari peserta job lebih mudah mengakses lokasi ini. Selain itu, kalau mati lampu, tidak perlu naik tangga karena lift tidak berfungsi. Kita juga punya genset yang bisa difungsikan kalau mati lampu,” ungkapnya.
Dahyal merupakan salah satu pejabat eselon II yang ikut tahapan job fit. Dia menerangkan, saat melewati tahapan, tim penguji banyak menanyakan seputar tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari jabatan yang diemban saat ini.
Selain itu, tim penguji juga menanyakan sejauh mana visi dan misi dari wali kota dan wakil wali kota yang telah dilaksanakan. Dia mengaku proses job fit yang diikuti berjalan lancar. Setiap penguji dilewati dalam waktu singkat, yakni sekitar 10 menit.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustakim kepada BKM, sesaat setelah mengikuti proses job fit, mengatakan ada sejumlah pertanyaan yang umum dilontarkan para penguji. Di antaranya terkait progres dan evaluasi kinerja selama ini. Termasuk bagaimana realisasi anggaran di lingkup OPD yang dipimpinnya.
“Termasuk yang cukup menarik, apa tupoksi dan seperti apa kendala yang dihadapi selama ini, serta bagaimana strategi yang dilakukan dalam memecahkan persoalan yang dihadapi,” ungkap Muhyiddin.
Dia menyatakan, keputusan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto’ melaksanakan job fit sangat tepat. Karena memang kinerjanya harus dievaluasi setiap tahun. Selain itu, job fit menjadi motivasi bagi kepala OPD, terkhusus dirinya untuk serius dalam melaksanakan tupoksi serta berkinerja terbaik.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar Evy Aprialti menjelaskan tahapan job fit
yang diikuti berjalan cukup lancar. Dia menilai, evaluasi yang dilakukan Wali Kota Makassar melalui job fit ini sangat strategis untuk mengetahui minat dan potensi serta pencapaian yang sudah dilakukan pejabat eselon II selama ini.
“Bagi saya, ini sebuah kebijakan yang cukup strategis untuk menjadi indikator kerja-kerja, pengalaman, serta kemampuan kita selama ini dalam memimpin organisasi perangkat daerah. Termasuk sejauh mana pelaksanaan visi dan misi dari pimpinan yang telah dilaksanakan,” tandas Evy. (rhm)