GOWA, BKM — Pelayanan kesehatan di Kabupaten Gowa menjadi satu aksi prioritas pemerintah kabupaten. Salah satu buktinya adalah layanan KIS atau Kartu Indonesia Sehat yang diperuntukkan masyarakat kurang mampu dan dibiayai langsung pemerintah k, Sabtu (11/11) menjelaskan, sesuai kuota KIS untuk Sulsel, Kabupaten Gowa sharing dengan Pemerintah Provinsi Sulsel sebesar 162.092 jiwa. Kuota itu di Gowa sudah terpenuhi.
”Iya, kita sudah mencapai UHC bahkan standar nasional itu yang angkanya 98 persen, kita sudah capai di atas 99 persen,” kata Firdaus.
Dijelaskan, untuk pengelolaan KIS ini, Dinsos hanya berwenang menangani penginputan kepesertaan sementara untuk anggarannya dikelola Dinas Kesehatan.
”Jadi kami di sini hanya mengusulkan, menginput dan mengusulkan data kepesertaan KIS ke BPJS kesehatan.
itu semuanya berkuota 162.092 jiwa dan Alhamdulillah kita sudah capai kuotanya. Dan untuk sementara ini full. Kalaupun ada warga masyarakat yang butuh, nanti kita akomodir lagi. Sekarang kita menunggu verpal berikutnya. Kalau ada yang meninggal atau ada yang pindah dari Gowa kemudian ada yang keluar (karena mungkin terangkat jadi PNS, PPPK, ASN, TNI, Polri itu mesti keluar) maka kita akan isi peserta baru yang belum terdaftar,” jelas Firdaus.
Terkait siapa saja yang bisa mendapatkan layanan KIS ini, kata Firdaus tentunya pinya kriteria. Kategori calon peserta KIS itu berdasarkan pada UU No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
Makanya, tambah Kadis Sosial, yang bisa diinput mendapatkan KIS berarti basicnya atau kategorinya adalah punya KK (kartu keluarga), orang Gowa, KTP orang Gowa, surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa. Persyaratan ini dibuktikan dengan foto kondisi rumah pemohon KIS dan dilakukan assesment (survei) langsung ke rumah pemohon.
Jika berdasarkan assesment itu mereka layak sesuai kategori yang ada, maka diusulkan dapat KIS. Kenapa harus dilakukan assesment, agar penentuan kepesertaan KIS tidak salah sasaran. Kalau ada data masuk dari Camat atau dari Lurah dan Kades, bukan tidak dipercaya, tapi memang perlu diricek kebenarannya.
”Pernah ada kejadian, seorang warga dirawat di rumah sakit, ngaku miskin dan minta difasilitasi KIS, maka kita cek ke rumah sakit lalu kita juga cek kondisi rumahnya ternyata orang tersebut punya banyak rumah kost sehingga kita pastikan terindikasi ada permainan. Makanya kita harus assessment jika ada pemohon. Karena kita tidak mau salah sasaran, orang yang seharusnya tidak dapat KIS malah dapat fasilitas itu sementara yang betul-betul miskin tidak,” kata Kadis Sosial.
Firdaus pun mengimbau kepada masyarakat kurang mampu yang mau difasilitasi KIS agar mengurus SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari desa/kelurahan.
”Kalau layak kita akan bantu dan lanjutkan prosesnya menjadi peserta KIS. Karena di satu sisi kita ini mau menekan angka kemiskinan tapi jika semakin banyak SKTM keluar, itu menandakan kita menambah kemiskinan terus. Jadi salah satu cara menekan angka kemiskinan harus diseleksi baik di bawah layak kah dibuatkan SKTM atau tidak layak. Makanya Harus survei dari bawah dari RT, RW, lingkungan, desa kelurahan dan kecamatan,” tandas Kadis Sosial.
Salah seorang warga Gowa asal Bontomarannu bernama Hasnah, mengaku sangat terbantu dengan kepesertaan KIS untuk keluarganya. Ibu rumahtangga yang suaminya bekerja serabutan ini mengatakan, saat salah satu anggota keluarganya sakit dan dirawat inap. KIS yang dimilikinya cukup mengurangi bebannya untuk pembiayaan perawatan.
”Saya sangat berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Gowa karena saya tidak bingung ketika ada anggota keluarga saya yang harus masuk rumah sakit. Cukup perlihatkan KIS ini, perawatan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Gowa,” kata Hasnah. (sar)