MAKASSAR, BKM–Bantuan keuangan untuk partai politik (Parpol) dari Pemerintah Kota (Pemkot) selama ini, menjadi faktor genting dalam menghadapi pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Apalagi adanya usulan kenaikan bantuan tersebut sebesar Rp5.000 per suara di 2024 mendatang.
Hal ini dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA).
ARA mengatakan usulan kenaikan tersebut sudah disetujui sebelumnya dari pusat sejak 2021 kemarin. Namun usulan tersebut baru dimasukkan di KUA PPAS APBD pokok 2024 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Tentu kita setuju, karena tentu bantuan ini bisa digunakan untuk kegiatan partai ke masyarakat. Tentu usulan ini sudah memperhitungkan bahwa kondisi keuangan Pemkot cukup mendukung untuk kenaikan itu,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Senin (20/11).
Hanya saja, memang usulan kenaikan tersebut juga perlu mendapat persetujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Mengingat, selama lima tahun terakhir ini, sejak 2019 bantuan keuangan Parpol tidak pernah mengalami kenaikan.
“Tentunya kami parpol-parpol meminta kenaikan karena disesuaikan dengan kondisi politik kita dari masa ke masa, tentunya bertambah kegiatan dan lain sebagainya,” ucap ARA yang juga Wakil Ketua DPRD Makassar ini.
Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Makassar, Andi Suhada Sappaile juga mengaku melihat kondisi saat ini, bantuan kenaikan Parpol tentu dibutuhkan partai dan sudah seharusnya bantuan keuangan untuk Parpol naik, karena cost atau biaya untuk kegiatan-kegiatan politik pun bertambah.
“Kita tentunya sudah butuh bantuan tersebut. Semuanya itu tentu sudah melalui kajian yang benar-benar rasional untuk kenaikan dana parpol ini. Bukan masalah kebutuhan dalam per item tetapi jumlah kegiatan yang berkenaan dengan parpol,” akunya.
Wakil Ketua DPRD Makassar ini merinci, kegiatan-kegiatan seperti pendidikan politik, kegiatan hari-hari besar partai dan sebagainya membutuhkan dana besar. Tidak sedikit, kader parpol menggunakan dana pribadinya untuk menggelar kegiatan-kegiatan politik.
“Sekarang masuk tahun politik 2024 itu kan perlu biaya-biaya yang tidak sedikit, tapi memang kondisinya kami kadang memang menambah pribadi ke konstituen kita,” tuturnya. (ita/rif)