MAKASSAR, BKM — Teka-teki tentang siapa yang akan menggantikan Muh Anshar sebagai Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, sedikit mulai menemui titik terang. Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto mengumumkan nama-nama kepala OPD lingkup Pemkot yang berpeluang menjadi pelaksana tugas (Plt) Sekkot untuk menggantikan Muh Anshar yang akan memasuki masa purnabakti per 31 Desember mendatang.
Nama-nama tersebut diumumkan pada acara Refleksi Akhir Tahun Pemkot Makassar yang diinisiasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) di Hotel Four Point by Sheraton, Rabu (27/12). Ada lima nama yang disebutkan Danny. Mereka merupakan kepala OPD yang memiliki kinerja terbaik selama kurun waktu satu tahun terakhir.
Nama itu adalah Inspektur Kota Makassar Andi Asma Sulistia Ekayanti, Kepala Dinas Pariwisata Muhammad Roem, Kepala Badan Pendapatan Daerah Firman Hamid Pagarra, Kepala Dinas Tenaga Kerja Nielma Palamba, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Hasanuddin.
Orang nomor satu Makassar itu mengatakan, ada sejumlah indikator sehingga kelima kepala OPD tersebut menjadi terbaik dan layak menjadi calon Plt Sekkot. Diantaranya memiliki kinerja dan kolaborasi yang baik. Mempunyai loyalitas tinggi, dan seluruh programnya berjalan dengan maksimal.
“Loyalitas itu bukan kerja 9 to 5, masuk jam 9 pulang jam 5, bukan seperti itu. Tapi dia bekerja sampai 24 jam itu kita dinilai. Loyalitas terhadap tugasnya,” ungkap Danny.
Dia melanjutkan, sejauh ini pihaknya masih akan mempelajari syarat untuk pengusulan nama calon Plt Sekkot. Setelah itu, mengusulkan nama-nama paling lambat lima hari setelah masa jabatan sekkot berakhir.
“Pak Sekda kan pensiun 31 Desember, jadi paling lambat lima hari setelah pensiun kita sudah harus usulkan. Untuk penentuan Plt Sekda ini saya akan konsultasi ke provinsi,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Danny juga mengumumkan enam OPD dengan kinerja terendah. Masing-masing Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Staf Ahli 1, Staf Ahli 2, Dinas Arsip, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Helmy Budiman juga mengumumkan OPD dengan realisasi pendapatan dan belanja yang tinggi serta rendah. Helmy menyampaikan, total ada 29 OPD pengelola pendapatan.
Realisasi pendapatan tertinggi hingga 27 Desember yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencapai 140 persen atau Rp1,36 miliar dari Rp976,5 juta target di 2023. Tertinggi kedua Dinas Pariwisata sebanyak Rp504, 9 juta atau 100,09 persen dari target Rp500 juta. Disusul Dinas Pertanahan Rp4 miliar lebih atau 93,5 persen dari target Rp4,3 miliar.
Selanjutnya Kecamatan Biringkanaya dari target Rp4,7 miliar realisasinya Rp4,3 miliar atau 92,83 persen. Kemudian Badan Pendapatan Daerah mencatat realisasi Rp1,33 triliun atau 89,25 persen dari target Rp1,5 triliun di 2023. Adapun realisasi pendapatan terendah yakni Dinas Koperasi dan UKM.
“Dinas Koperasi target di 2023 Rp1 miliar. Realisasinya tidak tercatat dikarenakan itu belanja barang untuk produk UMKM yang masuk dalam Incubator Center,” ucap Helmy Budiman.
Selanjutnya realisasi pendapatan terendah kedua ialah Dinas Perdagangan Dari target Rp1,24 miliar, realisasinya hanya Rp60,5 juta atau 4,86 persen. Disusul Dinas Penataan Ruang, dari target Rp135 miliar, realisasi hanya Rp19,8 miliar atau 14,71 persen.
Sementara itu, realisasi anggaran belanja terendah adalah Dinas Penataan Ruang 61,55 persen, Dinas Pekerjaan Umum 59,43 persen, Dinas Pemuda dan Olah Raga 56,97 persen, serta Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) 51,59 persen. (rhm)
