MAKASSAR, BKM–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memutuskan bila Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden (Cawapres) di Pilpres 2024.
Menanggapi keputusan DKPP, juru bicara (Jubir) Tim Nasonal (Timnas) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Muhammad Ramli Rahim (MRR) menyebut seharusnya konsekuensi dari putusan ini adalah mendiskualifikasi Prabowo-Gibran. Sebab, keduanya dinilai merupakan pasangan yang tidak sah.
“Jadi sudah dalam proses MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) dinyatakan melanggar, yang seharusnya berkonsekuensi tidak bisa didaftarkan di KPU. Juga pendaftarannya di KPU pun ternyata masih melanggar. Dan seharusnya tidak layak dijadikan sebagai Cawapres,” ujarnya
MRR menilai situasi saat ini telah membuat masyarakat bingung. MRR mengatakan, bagaimana mungkin sebuah keputusan dianggap tidak sah, namun tidak memiliki konsekuensi untuk membatalkan yang salah.
“Misalnya BPN (Badan Pertanahan Nasional) menyatakan lahan itu miliknya Pak Joko bukan milik Pak Amin, tetapi kemudian lembaga Pengawas BPN memutuskan bahwa putusan tersebut keliru, dan BPN harus dihukum karena kesalahannya,”ujar MRR memberi perumpamaan atau analogi.
“Pertanyaannya apakah lahan itu tetap milik Pak Joko atau dirampas dan diberikan ke Pak Amin? Logika hukumnya lahan itu harus dirampas dari Pak Joko dan diserahkan ke Pak Amin karena ada keputusan yang menyatakan BPN salah dalam mengambil keputusan,” sambungnya.
“Nah, jika menggunakan logika itu, maka seharusnya putusan terkait Gibran ini dapat dibatalkan demi hukum atas pencalonannya,” imbuhnya.
MRR yang juga Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) ini, meminta masyarakat untuk cerdas dalam menilai. Pasalnya, ia menganggap penguasa saat ini sudah tidak memperdulikan itu semua.
Terpisah, ratusan relawan di Sulsel menyatakan sikap untuk mengawal suara Amin di setiap TPS pada Pilpres 14 Februari nanti.
Pernyataan sikap mereka tertuang dalam deklarasi Gerakan Rakyat Kawal TPS yang digelar di Posko Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan di Jalan Monginsidi Nomor 14 Makassar, Senin (5/2).
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Kapten Timnas Pemenangan Nasional (Timnas) Amin Sudirman Said, Kepala Deputi Saksi dan Pengorganisasian Timnas Amin Tamsil Linrung, Presidium Nasional Gerakan Rakyat Sahrin Hamid dan Muhammad Ramli Rahim (MRR) serta sejumlah personil Timnas Amin. (rif)