MAMUJU, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan lima rancangan peraturan daerah (Ranperda), Kamis, 7 Maret 2024.
Lima Ranperda tersebut terdiri dari dua Ranperda atas prakarsa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Kepada Masyarakat dan Investor. Juga Ranperda Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024-2043.
Sedangkan tiga Ranperda lainnya atas inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Yaitu Ranperda tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Ranperda tentang Penyelenggara Jasa Konstruksi, serta Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Rapat paripurna berlangsung di kantor sementara DPRD Sulbar dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, Dr Hj Sitti Suraidah Suhardi didampingi Asisten I, M Jaun sebagai perwakilan Pj Gubernur dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Sulbar baik secara langsung maupun virtual.
Agenda rapat tersebut mendengarkan penjelasan gubernur Sulbar terhadap dua Ranperda yang merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Kemudian penjelasan pengusul atas tiga Ranperda yang menjadi inisiatif DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
”Dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif ini dapat digunakan sebagai landasan hukum yang kuat untuk perlindungan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Barat. Kami berharap, Ranperda ini segera dibahas agar dapat menjadi peraturan daerah,” kata H Sudirman, anggota DPRD Provinsi Sulbar yang juga merupakan salah satu inisiator atas tiga Ranperda usulan DPRD Sulbar. (zul)
DPRD Sulbar Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Pembahasan Lima Ranperda
RAPAT PARIPURNA -- Para anggota DPRD Provinsi Sulbar yang hadir secara langsung pada rapat paripurna pembahasan lima Ranperda yang menjadi usulan atas Pemerintah Provinsi Sulbar dan DPRD Provinsi Sulbar.
×
