MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar kembali menargetkan bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
Inspektur Kota Makassar Andi Asmadi Zulistia Ekayanti, menjelaskan bahwa saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan keuangan Pemkot Makassar.
Selanjutnya, Pemkot akan menyerahkan LKPD untuk dilakukan pemeriksaan terinci terhadap penggunaan anggaran tahun lalu.
“Jadi sudah selesai pemeriksaan pendahuluan. Sebelum masuk intern, kami menyerahkan LKPD Pemkot dan selanjutnya mulai akan masuk pemeriksaan terinci,” ungkap wanita yang akrab disapa Eka ini usai melakukan pertemuan tertutup dengan BPK RI bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Balai Kota, Jalan Ahmad Yani, Rabu (13/3).
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui penggunaan APBD.
Eka berharap, seperti tahun sebelumnya, Pemkot Makassar kembali bisa meraih opini WTP tahun ini untuk pengelolaan anggaran tahun 2023 lalu.
“Jadi pemeriksaan rutin ini dilaksanakan setiap tahun untuk menentukan opini yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasilnya nanti opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Insyaallah WTP,” ungkap Eka.
Pemeriksaan akan dilakukan secara terinci dan detail di setiap OPD lingkup Pemkot Makassar.
Setelah rampung, BPK akan mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi terhadap temuan-temuan yang diperoleh.
Selanjutnya, BPK akan mengeluarkan opini terhadap hasil pemeriksaan keuangan tersebut.
Tahun lalu, Pemkot Makassar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah tahun sebelumnya juga mendapatkan opini yang sama.
Kendati meraih WTP, kata wanita yang akrab disapa Andi Eka itu, masih ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti.
Salah satu yang menjadi atensi dari BPK, kata Andi Eka, Pemkot Makassar harus lebih mendorong kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk meningkatkan kualitas sumber manusia di bidang keuangan.
Karena selama ini, pelaporan keuangan yang dibuat Pemkot Makassar belum maksimal.
Terutama untuk pengelola keuangan dengan latar belakang pendidikan berbeda. Seperti di puskesmas. Banyak pengelola keuangan dengan latar belakang sebagai tenaga kesehatan. Begitu juga di sejumlah OPD lainnya. (rhm)
