MAKASSAR, BKM–Peletakan batu pertama atau ground breaking Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) rencananya akan dilaksanakan Juli mendatang oleh Presiden RI Joko Widodo.
Di bulan Juli, orang nomor satu Indonesia itu rencananya akan melaksanakan sejumlah agenda. Diantaranya panen pisang cavendish, ground breaking (peletakan batu pertama) Stadion Sudiang, dan peresmian rumah sakit Jantung, Kanker, dan Otak di kawasan Centre Point of Indonesia (CoI).
Rencana kehadiran Jokowi tampaknya tidak ada disia-siakan oleh Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. Dia berharap kehadiran Jokowi di Makassar juga menjadi momen untuk meresmikan Makassar Goverment Centre (MGC) dan peletakan batu pertama proyek Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL).
Berbagai persiapan sudah dilaksanakan. Mulai pengurusan berbagai dokumen perijinan, termasuk menuntaskan pembebasan lahannya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Ferdy Mochtar menerangkan, pihak konsorsium pemenang tender PSEL saat ini juga sudah membuat satu perusahaan lokal bernama PT. Sarana Utama Energi.
Lebih jauh dikemukakan, draft kontrak terkait kerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar juga sementara dibahas saat ini.
“Pemkot Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup sementara menyiapkan draft kontrak secara keseluruhan yang nantinya akan dibahas dengan tim KSPI melibatkan PTSP, Dinas Tata Ruang, Bappeda, BPKAD, dan tim ahli,” ungkapnya saat dihubungi BKM, Senin (13/5).
Mantan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan itu melanjutkan, berbagai dokumen administrasi, termasuk ijin-ijin seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan amdal lalin juga sementara dirampungkan.
Selanjutnya, Pemkot Makassar dan pihak pemenang tender juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait sistem pengelolaan sampahnya.
“Termasuk berapa Dana Alokasi Khusus atau DAK yang akan diberikan untuk pengelolaan sampahnya nanti,” tambah Ferdy.
Dari aspek tata ruang, pihaknya juga akan melakukan komunikasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selanjutnya, koordinasi teknis dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (rhm)
