MAKASSAR, BKM–Para bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang diusung oleh sejumlah partai politik (Parpol), masing-masing membawa visi dan misi yang berbeda.
Visi dan misi ini akan disosialisasikan kepada masyarakat atau calon pemilih dan nantinya akan menjadi program kerja mereka jika terpilih.
Meskipun masa kampanye baru akan dimulai pada 25 September 2024, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar telah menyusun banyak program untuk mewujudkan Makassar yang maju, unggul, adil, dan merata.
Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia), terus mengembangkan program unggulan yang menjadi andalan mereka.
Salah satu program yang diprediksi akan membawa perubahan besar bagi Makassar adalah kebijakan inklusi yang diusung oleh pasangan “Mulia”.
Menurut juru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Mulia, Andi Januar Jaury Dharwis, kebijakan ini menjadi modal bagi Appi-Aliyah untuk bersaing dengan program-program dari paslon lainnya.
“Salah satu misi keberlanjutan pembangunan yang diusung oleh Appi-Aliyah adalah mengoptimalkan peran inklusi Kota Makassar yang saling terhubung dalam pelayanan merata dan ekosistem ekonomi,” jelas Andi Januar, Rabu (11/9).
Sebagai ibu kota Provinsi Sulsel, peran inklusi ini dianggap penting dalam menata hubungan timbal balik antar elemen masyarakat yang berinteraksi di ruang inklusi tersebut.
“Interaksi ini mencakup berbagai dimensi, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan agama,” tambahnya.
Elemen inklusi ini akan menciptakan multi-efek positif terhadap sumber daya ekonomi dan mendorong kualitas pelayanan yang adil dan merata.
“Mulia berkomitmen untuk menjaga kebutuhan populasi warga kota melalui pelayanan dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai,” tegas Ketua Bappilu Partai Demokrat Sulsel itu.
Program ini akan didukung oleh mesin anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga daya beli.
Akselerasi pembangunan ini diiringi dengan komitmen pemerintah untuk memenuhi mandat pusat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
Layanan pendidikan dan kesehatan yang didesain oleh Undang-Undang (UU) akan dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan.
“Harapannya, beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan semakin ringan, bahkan jika mungkin, gratis,” pungkasnya. (jun/rif)
