MAROS, BKM — Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Maros Muhammad Bakri mengapresiasi penegasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan terkait hasil pemeriksaan bakal calon Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari. Menurut Bakri, pernyataan BNN Sulsel menyudahi polemik penyebab tidak memenuhi syarat (TMS) Suhartina Bohari sebagai bakal calon bupati Maros.
“Selama ini kami tidak ingin mengomentari sesuatu yang belum jelas. Makanya kami sangat mendukung pernyataan BNN Sulsel. Setidaknya ini menyudahi polemik TMS,” katanya, pekan lalu.
Lebih lanjut, ia meminta ke aparat penegak hukum, baik BNN dan polisi untuk segera bertindak dengan melakukan pengusutan kasus narkoba yang telah menyeret seorang wakil bupati. “Wajib hukumnya bagi penegak hukum untuk menuntaskan ini. Karena akan jadi preseden buruk buat warga Maros. Tidak main-main, ini wakil bupati,” cetusnya.
Selain itu, ia juga berharap agar seluruh pejabat daerah di Pemerintahan Kabupaten Maros bisa dites urine massal. Pasalnya, penyalahgunaan narkoba secara nyata telah masuk sampai ke level pimpinan daerah. “Iya, kalau perlu dites urine semua pejabat di Maros. Biar kita tidak kecolongan lagi seperti ini. Karena penyalahgunaannya ini di level pimpinan,” ujarnya.
Terkait posisi hukum Suhartina, ia menyebut, hanya ada dua pilihan saat ini, yakni melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) atau diproses pidana oleh aparat penegak hukum. “Harusnya melaporkan diri sebagai pemakai ke IPWL untuk selanjutnya direhab. Kalau tidak, APH wajib menyelidiki sampai ke akar-akarnya kasus sampai tuntas, biar Maros ini bersih dari narkoba,” ujarnya.
Tujuh Parameter
Sebelumnya, Ketua Tim Pemeriksa Narkotika BNN Sulsel Sudarianto, menyebut dari 140 calon kepala daerah (cakada) yang lolos tes kesehatan, ada satu yang terindikasi positif memakai narkoba, yakni calon wakil bupati Maros Suhartina Bohari.
Hal itu disampaikan Sudarianto melalui video di akun resmi Instagram infobnn-prov-sulsel.
Ia mengklaim bahwa periksaan tersebut dilakukan secara profesional dengan menggunakan rapid tes tujuh parameter.
“Dari hasil pemeriksaan 140 calon kepala daerah se-Sulsel hanya satu yang terindikasi positif menggunakan narkotika, yaitu calon wakil bupati Maros,” ucap Sudarianto dalam video klarifikasinya, yang dilihat Jumat malam (20/9).
Sudarianto menjelaskan, pemeriksaan narkotika terhadap Suhartina Bohari dilakukan sebanyak tiga kali, dan semua hasilnya positif narkotika.
“Dilakukan tes pertama positif. Jadi untuk memastikan pemeriksaan diulang sampai tiga kali. Sesuai SOP kita lakukan tes konfirmasi di lab pusat BNN Makassar, tetapi hasilnya tetap juga positif,” jelasnya.
“Jadi, lab di BNN pusat Makassar ini dapat mendeteksi dan menunjuk obat apa yang bersangkutan komsumsi. Apabila obat batuk maka hasil yang keluar adalah nama obat batuk maupun obat tidur tersebut,” tambahnya.
Dari hasil pemeriksaan di lab BNN pusat itu, dia mengungkapkan alat yang digunakan langsung menunjuk yang bersangkutan mengonsumsi metamfetamin.
Sudirianto pun mengimbau kepada masyarakat yang terindikasi menggunakan narkoba agar memeriksakan dirinya di BNN Sulawesi Selatan.
Sudarianto juga menyarankan kepada cakada yang hasil tes kesehatannya positif narkoba agar melakukan pemulihan penyalahgunaan atau rehabilitasi.
“Periksakan diri Anda di BNN Sulsel. Tidak akan dipidana, melainkan diberikan program sebagai upaya pemulihan penyalahgunaan narkoba,” tutupnya.
Tetap Jadi Plt
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan memastikan Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari tetap akan diangkat sebagai pelaksana tugas (plt) bupati usai gagal maju di pilkada Maros 2024. Hasil tes kesehatan Suhartina yang positif narkoba tak menghalanginya untuk menduduki jabatan di Butta Salewangang.
“Maros tidak jadi ada pjs, karena wabup tidak jadi maju pilkada. Jadi selama bupati Maros cuti, wakil bupati yang jadi plt bupati,” ujar Kepala Biro Pemerintahan Sulsel Idham Kadir, Minggu (22/9).
Idham tidak menampik soal Suhartina positif narkoba dari hasil tes urine oleh BNN Sulsel. Menurutnya, selama Suhartina tidak dinonaktifkan sebagai wabup otomatis akan diangkat sebagai plt bupati.
“Iya (tetap jadi plt bupati) karena beliau masih wabup. Selama Ibu Wakil Bupati tidak dinonaktifkan sebagai wakil bupati, tidak ada dasar kita untuk tidak menunjuk wakil bupati selaku plt bupati,” jelasnya.
Idham juga mengungkapkan Suhartina akan menjabat plt bupati mulai 25 September hingga 23 November. Dia akan menjalankan tugas sebagai bupati selama Chaidir Syam cuti kampanye. (ari-jun)