MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyoroti kinerja dan serapan anggaran seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Pasalnya hingga masuk ke triwulan ketiga serapan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat minim.
Hal ini disampaikan, anggota DPRD Makassar, Kasrudi.Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja dan serapan OPD di triwulan ketiga. Namun dari gambaran besar pelaporan serapan OPD banyak yang diduga belum berjalan hingga menimbulkan tanda tanya.
“Memang penggunaan anggaran perlu kehati-hatian, apalagi program yang tidak terlalu krusial. Kita akan pertanyakan ini nanti saat monev, karena sepertinya OPD ini masih minim sekali serapannya,” ungkapnya, Senin (14/10).
“Tentu ini kita minta percepatan karena sudah di ujung tahun, kita sudah mau bahas APBD Pokok 2025. Kalau dinas tidak mampu jalankan atau berkinerja buruk maka ganti saja. Karena kami akan bertanya, kenapa belum mengganti orang-orang yang tidak bekerja dengan baik,” sambungnya.
Apalagi, lanjut Legislator Fraksi Gerindra Makassar ini, banyak pejabat tak mampu menyelesaikan tugasnya, yang akhirnya roda pemerintahan tak berjalan dengan baik hingga akhir tahun terutama jelang pemilihan.
“Inikan banyak sekali program strategis belum berjalan, utamanya jalan drainase dan program lainnya. Kita tidak mau banyak silpa lagi karena persoalan OPD tidak mampu mengimbangi program yang sudah diusulkan di anggaran,” jelasnya.
Terlebih lagi diketahui, realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar hingga triwulan III atau 30 September 2024 sebesar 47,14 persen atau Rp2,49 triliun. Dimana APBD Pemkot Makassar pascaperubahan sebesar Rp5,29 triliun.
“Kalau kita lihat dari pengawasan kami, pak wali mengatakan banyak OPD realisasi serapan anggaranya di bawah 50 persen. Seharusnya kan sudah di atas 60-70 persen.Ini harus menjadi catatan pemkot,” beber anggota DPRD Makassar, Irmawati Sila.
Sekadar diketahui serapan anggaran minim terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) baru 16,55 persen, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 18,75 persen, Bagian Hukum baru merealisasikan 25 persen.Disusul Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan realisasi 29,43 persen dan Dinas Pekerjaan Umum 30,86 persen.
“Yah kita harap ini menjadi fokus untuk bekerja maksimal hingga akhir tahun, karena OPD yang tinggi total anggaran seperti PU ini, masih minim sekali di sekitar 30 persen. Sudah pasti ini pelayanan ke publik juga tidak maksimal, kita reses nanti,” tuturnya.
Sementara itu, sebelumnya Pejabat Sementara Wali Kota Makassar Andi Arwin Azis meminta seluruh perangkat daerah lingkup Pemkot Makassar mempercepat serapan anggaran.
Kepala Satpol PP Sulsel ini berharap, seluruh jajaran OPD mempersiapkan dan melakukan percepatan serapan anggaran perubahan.
Jangan sampai terlalu lama pada administrasi sehingga serapan anggaran terganggu.
Jika penyerapan anggaran terganggu maka efeknya akan berimbas pada pelayanan publik yang terganggu pula.
“Masing-masing perangkat daerah menyajikan dokumen yang rapih, lengkap, tertib yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyambut entry meeting BPK,” ucap Andi Arwin.
Jika seluruh administrasi dilaksanakan dengan benar maka akan memudahkan kerja Inspektorat dan BPK.(ita)