MAKASSAR, BKM — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat Sulawesi Selatan masuk dalam lima besar daerah rawan pada pilkada serentak 2024. Sulsel bahkan disebut berada pada zona merah.
Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI La Bayoni menyebut, ada sekitar 1.076 TPS di Sulsel yang perlu dipantau dan diantisipasi di pilkada kali ini. Beberapa indikator kerawanan terjadi diantaranya jumlah pemilih tambahan yang bertambah, ada pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia atau beralih status jadi ASN, dan juga intimidasi kepada penyelenggara pemilu.
“Sampai hari ini potensi ini memang belum terjadi, tapi Desk Pilkada di Sulsel sudah mengantisipasi itu,” kata La Bayoni di kantor Gubernur Sulsel, Senin (18/11).
Masalah lain yang ditemui adalah tertukarnya surat suara di kabupaten. Dari hasil pengawasan logistik ditemukan ada surat pemilihan bupati/wakil bupati kabupaten Pinrang yang tercecer di Luwu Timur sebanyak 24 lembar.
Sementara, di Kabupaten Barru ada surat suara pemilihan bupati/wakil bupati dari Kabupaten Bone sebanyak 91 lembar.
“Ini sudah dikoordinasikan dengan KPU masing-masing untuk menjemput,” ucapnya.
Di Sulsel ada sejumlah daerah yang dianggap masuk zona paling rawan. Yakni Makassar, Jeneponto, Parepare, Bulukumba, Palopo, Soppeng, Toraja, dan Gowa.
Pemetaan potensi kerawanan pilkada ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Diantaranya letak geografis daerah, pengalaman pada pilkada sebelumnya, dan jumlah pasangan calon kepala daerah.
Dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih tetap di Sulsel mencapai 6.680.807. Terdiri dari laki-laki 3.251.511 dan perempuan 3.429.296.
Masyarakat akan menyalurkan hak pilihnya di 14.548 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 24 kabupaten dan kota.
Respons Ricuh Pendukung Paslon
Pada debat kedua pilgub Sulsel, 10 November 2024 lalu, sempat terjadi saling lempar batu antar pendukung paslon di luar arena debat, tepatnya di Jalan AP Petta Rani, Makassar. Bawaslu RI merespons soal itu.
Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI La Bayoni mengatakan, pihaknya telah menerima masukan-masukan dari berbagai pihak soal kericuhan yang terjadi pada debat kedua pilgub Sulsel yang lalu.
Ia mengaku, kejadian itu terjadi dalam proses pelaksanaan pilkada. Hal ini akan menjadi pelajaran dan antisipasi terjadinya di kemudian hari, apalagi di hari pencoblosan.
“Pasti Bawaslu sudah memberikan masukan untuk perubahan-perubahan. Kalau ada temuan seperti itu, sudah diberikan masukan-masukan untuk proses kaitan dengan temuan kepala daerah. Hal-hal apa yang perlu dijaga sehingga semua proses dalam hal pelaksanaan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya,” ujar La Bayoni.
Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rulis mengakui, ada beberapa daerah di Sulsel yang menjadi fokus Bawaslu terkait kerawanan pilkada.
“Kalau kita lihat dari ranah penanganan pelanggaran dalam keterlibatan ASN, Palopo, Gowa, Jeneponto, Luwu Timur, Maros, Soppeng, Toraja dan Makassar (masuk daerah rawan pilkada),” kata Ana –sapaan akrab Mardiana Rusli–, Selasa (19/11).
“Palopo kan ada konflik terkait pencalonan. Lalu Maros dengan konflik politik sosialnya pertarungan dengan calon dan kotak kosong yang diorganisir,” tambahnya.
Karena itu, pihaknya kerap kali melakukan sosialisasi ke 24 kabupaten/kota untuk mencegah kerawanan dalam pilkada tahun ini.
“Jadi ini daerah yang kita tracking sebagai tindakan. Tapi di daerah ini kan sudah kita lakukan sosialisasi,” tutup Ana. (jun)
