DENGAN telah selesainya kontestasi pilkada, kita selaku anak muda harus terlibat aktif dalam mengawal kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Masyarakat harus senantiasa menggunakan nalar kritis sebagai perwujudan fungsi dari sosial of control atau pengawas kebijakan.
Pengawasan terhadap sistem pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan agar dapat menjadi check and balance dalam berdemokrasi. Fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan merupakan hal yang penting dan dibutuhkan oleh setiap pemerintahan di berbagai negara, tidak terkecuali pengawasan kepada pemerintahan daerah. Karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan dapat memengaruhi kinerja dari pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan secara efektif.
Dalam melakukan fungsi kontrol sosial tentunya dibutuhkan peran anak-anak muda, khususnya mahasiswa. Di era revolusi industri seperti saat ini, setiap mahasiswa harus semakin kritis, peka terhadap lingkungan dan selalu memahami apa yang terjadi di masyarakat atau pemerintahan.
Mahasiswa memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam bermasyarakat. Karena itu harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan mengamati perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, serta memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Mahasiswa juga harus kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah agar dapat melakukan pengawasan sebagai bentuk kepedulian sosial.
Dalam melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah daerah, mahasiswa juga dapat berperan melalui beberapa program, seperti kegiatan edukasi kepada masyarakat baik secara luas maupun terbatas di lingkungan masyarakat. Mahasiswa juga harus berperan aktif dalam masyarakat dan berpikir lebih kritis terhadap masalah-masalah sosial yang menjadikan masyarakat sebagai sasaran, serta berperan sebagai penyambung lidah pemerintah dan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Melalui kacamata mahasiswa yang masih netral, mereka bisa melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan di daerahnya dan menjadi agen perubahan yang harus berdiri di barisan paling depan untuk menggerakkan perubahan ke arah lebih baik.
Dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya stakeholder terkait, seperti kepala daerah membutuhkan kontrol sosial dan aspirasi dari masyarakat. Sehingga mahasiswa berperan penting dalam melakukan check and balance agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
Dalam tridharma perguruan tinggi, setiap mahasiswa mempunyai hak untuk mengontrol hal-hal yang bertentangan dengan keadilan di masyarakat sebagai bentuk pengabdian. Untuk itu, pemerintahan yang baik akan selalu terbuka untuk berdialog guna dapat menambah sudut pandang tentang kebijakan yang diambil. (yus)
