MAKASSAR, BKM–Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berkomitmen akan mewariskan politik anggaran yang sehat untuk pemimpin baru kota Makassar.
Wali Kota berlatar arsitek ini memastikan tidak akan meninggalkan utang setelah jabatannya berakhir.
Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan, selama memimpin kota Makassar, ia terlebih dahulu memastikan kesiapan anggaran sebelum memutuskan untuk membuat suatu program kerja.
Maka itu, ia memastikan, tak ada warisan utang ketika ia menanggalkan kursi wali kota Makassar.
“Kalau Makassar semua program sudah ada anggarannya, Insyaallah diakhir jabatan saya, tidak ada utang pemkot,” kata Danny.
Dia mengungkapkan, selama ini Makassar telah melakukan transparansi keuangan lewat program smart city nya.
Disamping itu, ia terus mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD), agar segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurut Danny, setiap rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas belanja kota Makassar berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) kota Makassar.
“Kami selalu menjadikan temuan BPK ini untuk kemajuan kota Makassar. Rekomendasi yang kami laksanakan banyak sekali mendongkrak PAD, kan kita ada smart city, jalannya program lebih kuat dan menghindari hal-hal yang mens rea,” ucap Danny.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar menyebut, tim TAPD selalu menyesuaikan anggaran dalam setiap penyusunan program.
Malah tahun 2024, Makassar mengalami sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sekitar Rp100 miliar lebih.
“Kalau Silpa kan artinya ada kas yang tidak terpakai sampai akhir tahun,” kata Dakhlan beberapa waktu yang lalu.
Alih-alih memiliki utang, Pemkot Makassar malah memiliki piutang dari pemerintah provinsi. Kondisi ini sejatinya masuk dalam neraca pendapatan kota Makassar. Hanya saja, selama 8, dana DBH yang harusnya masuk ke dalam neraca pendapatan pemkot Makassar tahun 2024, hingga akhir tahun ini tak kunjung dibayarkan.
Akibatnya, sejumlah kegiatan seperti pembayarak gaji laskar pelangi terhambat. Sebanyak 7000 laskar pelangi terancam tidak memiliki gaji akibat penundaan pembayaran tersebut.
“Penggajian laskar pelangi itu juga bersumber dari PAD. DBH juga kan masuk pendapatan, jadi bisa saja gaji laskar pelangi bersumber dari itu,” ucap Dakhlan. (rhm)
