MAKASSAR, BKM–Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar, Ruslan Mahmud, meminta Pemerintah Kota Makassar untuk lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di kota tersebut.
Ruslan menekankan bahwa tenaga non-ASN memiliki peran krusial dalam berbagai sektor pelayanan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan. Namun, kesejahteraan mereka masih jauh dari kata layak.
“Kami mendesak pemerintah kota untuk mengutamakan kesejahteraan tenaga non-ASN, karena mereka adalah ujung tombak pelayanan publik di Makassar. Jangan sampai mereka terus-menerus bekerja dalam kondisi yang tidak sejahtera,”ungkapnya, Kamis (27/2).
Menurutnya, perhatian terhadap tenaga honorer dan tenaga kontrak di lingkungan pemerintahan harus menjadi prioritas, terutama dalam hal peningkatan gaji, jaminan kesehatan, dan kepastian status kepegawaian.
Ia berharap agar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, serta Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Kami berharap hal ini menjadi perhatian serius bagi Pak Appi dan Bu Aliyah,”tegas Ruslan, mengacu pada dua tokoh politik yang memiliki pengaruh besar di Makassar.
Lebih lanjut, Ruslan juga menyoroti adanya ribuan tenaga non-ASN di Makassar yang masih menerima gaji di bawah standar kelayakan. Hal ini, menurutnya, harus segera diatasi agar mereka dapat bekerja dengan lebih optimal dalam melayani masyarakat.
“Kesejahteraan tenaga non-ASN bukan hanya soal hak mereka sebagai pekerja, tetapi juga soal kualitas pelayanan publik yang akan diterima oleh masyarakat Makassar,” tutupnya.
Dengan desakan ini, Fraksi Golkar berharap pemerintah kota segera mengambil kebijakan yang berpihak pada tenaga non-ASN demi terciptanya pemerintahan yang lebih adil dan profesional.(ita/rif)
