MAKASSAR, BKM–Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi, menegaskan bahwa keberlanjutan program serta sinergi antara legislatif dan eksekutif harus menjadi prioritas dalam pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030. Hal ini disampaikan Kasrudi menanggapi transisi kepemimpinan di Kota Makassar.
Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara DPRD dan Wali Kota harus terus dibangun agar tidak ada hambatan dalam implementasi program-program yang telah dirancang.
“Yang pertama itu bersinergi dengan kami di DPRD Kota Makassar. Bagaimanapun juga, kami memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Wali Kota terpilih agar dapat direalisasikan,” ungkapnya, Senin (3/3).
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kesinambungan kebijakan dengan pemerintahan sebelumnya. Kasrudi menegaskan bahwa program-program yang telah berjalan dengan baik di era Mohammad Ramdhan (Danny) Pomanto harus tetap dilanjutkan dan tidak dihentikan hanya karena adanya perubahan kepemimpinan.
“Kami berharap program yang sudah baik tetap dilanjutkan. Kalau ada yang perlu pemeliharaan, harus dijaga, jangan sampai program-program tersebut terhenti dan akhirnya merugikan masyarakat,” tegasnya.
Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Kasrudi menyoroti kondisi Lapangan Karebosi, yang sempat terbengkalai selama satu tahun akibat kegagalan proses lelang. Ia meminta pemerintah yang baru untuk segera mengambil langkah konkret agar fasilitas publik tersebut bisa kembali dimanfaatkan oleh warga.
“Karebosi adalah ikon Kota Makassar. Program yang tertunda harus segera diperbaiki dan dilelang kembali agar masyarakat dapat menikmatinya lagi,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya realisasi visi-misi politik yang disampaikan oleh Wali Kota terpilih selama kampanye. Menurutnya, masyarakat menunggu implementasi dari berbagai janji yang telah disampaikan dalam Pilkada 2024.
“Paling tidak, apa yang menjadi visi-misi Wali Kota Makassar harus segera direalisasikan. Masyarakat butuh bukti nyata, bukan sekadar janji politik,”harapnya.
Pernyataan ini mencerminkan sikap Gerindra sebagai bagian dari kekuatan politik di DPRD Makassar yang akan mengawal jalannya pemerintahan lima tahun ke depan.
Dengan dinamika politik yang terus berkembang, partai-partai di DPRD diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara mengawasi dan mendukung program pemerintah, demi kepentingan masyarakat Kota Makassar.(ita)
RTQ: Pemanggilan OPD Tim Transisi Tak Ada Unsur Politik
SEBELUMNYA, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Qurasih (RTQ), menilai pemanggilan organisasi perangkat daerah (OPD) oleh Tim Transisi Mulia sebagai langkah yang wajar dalam proses pemerintahan.
Ia meyakini, langkah ini dilakukan atas sepengetahuan dan arahan Wali Kota Makassar sebagai bagian dari upaya percepatan penyelarasan kebijakan pemerintahan.
Menurut RTQ, pemanggilan OPD merupakan bagian dari mekanisme kerja untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan tetap selaras dengan visi-misi kepemimpinan yang baru.
Ia juga menegaskan bahwa komunikasi antara Tim Transisi Mulia dengan OPD harus dilakukan secara terbuka dan profesional. “Saya kira pemanggilan ini diketahui Pak Wali. Setelah pulang retret, tim akan memperlihatkan hasilnya. Ini mungkin percepatan,” ujarnya, Minggu (2/3).
RTQ menekankan bahwa proses ini seharusnya tidak mengandung unsur politik praktis. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Hanya saja, pemanggilan OPD dilaksanakan dengan prinsip profesional, tidak boleh ada tendensi politik,” tegasnya.
Saat ini, Tim Transisi Mulia tengah melakukan pendalaman terhadap berbagai program OPD untuk memastikan kesesuaian dengan agenda strategis yang telah dirancang. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk memastikan kesinambungan pemerintahan serta efektivitas pelaksanaan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Beberapa pihak berharap agar koordinasi antara Tim Transisi dan OPD dapat berjalan tanpa kendala, sehingga peralihan kebijakan dapat dilakukan dengan baik. Sejumlah kalangan menilai keterbukaan dan komunikasi yang intens menjadi kunci keberhasilan dalam proses transisi ini.(ita/rif)
