MAKASSAR, BKM — Gerbong mutasi besar-besaran tidak lama lagi bakal bergulir. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin berencana melakukan pergeseran-pergeseran jabatan. Informasinya, sekitar 24 pejabat eselon II bakal digeser dari posisinya saat ini.
Bahkan, kata lelaki yang akrab disapa Appi, pihaknya telah melakukan penilaian awal terhadap seluruh pejabat eselon II. Untuk proses mutasi, Appi sisa menunggu izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain mutasi atau rotasi, Appi juga sudah mempersiapkan mekanisme lelang jabatan/job fit untuk mengisi kekosongan jabatan eselon II yang ada di lingkup Pemkot Makassar. Saat ini tercatat ada enam posisi kepala OPD yang kosong. Yakni kepala Dinas Ketahanan Pangan, kepala Dinas Kominfo, kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), kepala Satpol PP, kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan kepala Dinas Pendidikan.
“Jadi kami sudah lakukan evaluasi awal. Ada sekitar 24 pejabat yang bakal digeser-geser,” ungkap Appi, Selasa (18/3).
Appi memaparkan, pergeseran jabatan artinya, pejabat A yang sebelumnya menduduki posisi di instansi B, bakal ditukar ke posisi jabatan lain. Bukan hanya itu, pergeseran pejabat juga memungkinkan pejabat yang tadinya menjadi kepala OPD, akan menjadi staf ahli atau asisten.
Sebenarnya, pergeseran pejabat eselon II sudah bisa dilakukan Appi di awal-awal masa jabatannya. Namun hal itu terbentuk oleh aturan Kemendagri yang melarang kepala daerah melakukan perombakan jika masa jabatannya belum cukup enam bulan. Bisa melakukan perombakan jabatan jika kepala daerah mendapat izin langsung dari Mendagri.
Untuk kebutuhan itu, Appi sudah menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk meminta izin ke Menteri Dalam Negeri. “Seandainya tidak ada aturan itu kita pasti sudah mulai rotasi ini. Katanya tinggal tunggu kabar (Kemendagri) untuk kita tindak lanjuti surat izin itu,” beber Appi.
Selain melakukan perombakan di lingkup jabatan eselon II, Appi juga sudah memikirkan untuk melaksanakan lelang jabatan sekretaris kota (sekkot) yang saat ini kosong dan dijabat oleh pj. Untuk pengisian jabatan ini, Appi juga berencana melakukan assesmen atau lelang jabatan ulang.
Sebelumnya, di era Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, sudah dilakukan lelang jabatan sekkot. Danny juga sudah mengirim tiga nama yang diusulkan sebagai calon sekkot ke Kemendagri.
Namun usulan tersebut tidak diproses karena saat itu jelang pemilihan kepala daerah digelar. Dengan begitu, hasil lelang jabatan yang telah dilakukan sebelumnya dimasa Danny Pomanto akan dibatalkan.
“Kita akan lihat (apakah dilelang ulang). Insyallah, kalau belum ada aturan kita ikut aturan aja untuk mencari apa yang paling terbaik,” jelas Appi.
Selain pejabat eselon II, penataan birokrasi ini juga menyasar pejabat eselon III dan IV. Ratusan jabatan tersebut belum terisi atau hanya diisi oleh pelaksana tugas (plt). Baik di jajaran kepala bagian, camat, sekretaris dinas, kepala bidang, hingga tataran lurah.
“Kalau tidak salah eselon III dan IV itu harus diikuti by name by jabatan. Tapi banyak, Pemkot ini ratusan (jabatan lowong),” tutupnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKPSDM Kota Makassar Akhmad Namsum mengatakan untuk urusan mutasi dan pergeseran pejabat, menjadi hak prerogatif pimpinan. Pihaknya tinggal menjalankan perintah yang disampaikan pimpinan. Termasuk ke Jakarta dalam mengurus izin pelantikan maupun pergeseran pejabat.
Seperti diketahui, Kepala BKPSDM Akhmad Namsum baru saja pulang dari Jakarta untuk menghadap ke Kemendagri. Namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut apa yang dilakukan di sana.
“Intinya setiap ada tugas atau perintah dari Pak Wali selaku pimpinan, langsung kami tindak lanjuti,” tandas Akhmad Namsum. (rhm)
