BELAKANGAN istilah efisiensi menjadi perbincangan hangat di masyarakat Indonesia. Terutama setelah diterapkannya kebijakan efisiensi di berbagai sektor. Mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.
Anggaran yang dihasilkan dari penerapan efisiensi ini rencananya akan dialihkan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dan Danantara, sebagai bentuk investasi untuk masa depan. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung ketahanan pangan, terutama di wilayah yang mengalami kerawanan pangan.
Pada awalnya, kebijakan efisiensi anggaran tampak sebagai langkah positif. Karena bertujuan memaksimalkan penggunaan anggaran yang sering kali dihabiskan oleh badan pemerintahan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Namun, seiring berjalannya waktu, implementasi kebijakan ini menunjukkan tantangan yang signifikan. Efisiensi anggaran ternyata tidak hanya diterapkan di sektor pemerintah, tetapi juga di sektor pendidikan dan kesehatan, yang memicu kontroversi di kalangan masyarakat.
Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa pemotongan anggaran pada sektor-sektor vital ini justru akan berdampak negatif pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Dampak dari efisiensi ini sangat terasa, terutama pada kegiatan-kegiatan kunci di kedua sektor tersebut. Misalnya, penurunan anggaran untuk pendidikan dapat mengakibatkan pengurangan jumlah guru, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, dan kualitas pendidikan yang menurun.
Di sektor kesehatan, pemotongan anggaran sebesar Rp19,5 triliun dapat menyebabkan berkurangnya akses terhadap layanan kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas medis. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memiliki pagu anggaran Rp105,7 triliun, namun kini mengalami penurunan sebesar 18,54 persen. Hal ini berpotensi menambah beban masyarakat, terutama kelompok rentan.
Jika dianalogikan, kebijakan efisiensi ini ibarat seperti peternak yang ingin menggemukkan sapi, namun berhenti memberi makan sapi. Indonesia ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045, namun suntikan dana untuk berbagai program yang dapat mendukung perekonomian justru dihilangkan.
Kebijakan ini berpotensi menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kembali pendekatan efisiensi yang diterapkan, agar tidak mengorbankan sektor-sektor yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, pemerintah perlu mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi ini dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Pengalihan anggaran ke program-program seperti MBG dan Danantara harus dilakukan dengan tetap menjaga kualitas layanan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Hanya dengan pendekatan yang seimbang, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan akan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung. (mg4)
