MAKASSAR, BKM–Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan menyoroti anggaran Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel sebesar Rp15,7 miliar yang dinilai tidak pro kepada rakyat.
Hal ini disampaikan anggota dewan dalam rapat Komisi B DPRD Sulsel yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel akhir Tahun Anggaran 2024.
Rapat kerja tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati, dan dihadiri oleh para anggota komisi serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, bersama jajarannya.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi B DPRD Sulsel Heriwawan menyebut anggaran Rp15,7 miliar justru habis untuk belanja pegawai dan operasional, tanpa menyentuh langsung masyarakat.
Politisi muda Demokrat yang akrab disapa Wawan itu menyayangkan anggaran sekitar Rp15,7 miliar justru habis untuk belanja pegawai dan operasional, tanpa menyentuh langsung masyarakat.
“Artinya tidak ada sedikitpun anggaran yang menyentuh langsung ke masyarakat,” kata Wawan di gedung DPRD Sulsel, Selasa (8/4) lalu.
Ia merinci, Rp10 miliar digunakan untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, serta Rp3 miliar untuk pembiayaan listrik dan air.
“Karena saya lihat anggarannya ini tidak ada bersentuhan dengan masyarakat. Rp10 miliar untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk rest area dan Rp3 miliar untuk biaya listrik dan air,” tambahnya.
Wawan menegaskan pentingnya dukungan anggaran untuk pelaku UMKM, yang menurutnya sangat membutuhkan perhatian. Ia mengaku sering bertemu dengan para pelaku UMKM saat melakukan reses dan pengawasan.
“Jadi saya sudah dua kali reses dan pengawasan, setiap titik ada UMKM hadir, na mereka ini juga butuh perhatian pak Kadis,” bebernya.
Dikonfirmasi hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, Ashari Radjamilo, menjelaskan bahwa program rest area baru mulai diuji coba pada tahun 2023.
“(Rest area) di Kabupaten Sidrap itu kita sudah mengundang pelaku UMKM, ada kafe pernah buka, tapi baru 3 bulan tutup kembali,” ujar Ashari, Kamis (10/4).
Ia menambahkan, rest area di Kabupaten Jeneponto sempat menghadapi kendala terkait ketersediaan air. Namun, persoalan itu telah diatasi dengan penyediaan tandon air.
Ashari optimistis rest area di Jeneponto akan berfungsi optimal dan mulai ramai setelah pembangunan masjid di lokasi tersebut rampung.(jun)
