EFISIENSI anggaran bertujuan mengoptimalkan dana negara, tetapi dampaknya terasa, terutama di sektor pendidikan tinggi.
Meskipun ada isu efisiensi anggaran, Kementerian Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa tidak ada pemotongan dana pendidikan tinggi yang berdampak pada beasiswa seperti KIP-K.
Namun, mahasiswa tetap merasa khawatir mengenai akses pendidikan serta keterbatasan fasilitas kampus. Sementara itu, beberapa kementerian dan lembaga tidak mengalami efisiensi anggaran. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas alokasi dana pemerintah. Jika efisiensi memang diperlukan, seharusnya ada evaluasi menyeluruh mengenai sektor mana yang dapat dikurangi tanpa mengorbankan masa depan pendidikan.
Dampak lain yang mahasiswa rasakan adalah potensi kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) jika subsidi berkurang. Kenaikan ini akan memberatkan mahasiswa dan keluarganya, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Pendidikan tinggi berperan sebagai investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia. Jika pemerintah mengurangi anggaran di sektor ini, daya saing lulusan di pasar kerja global bisa menurun.
Mahasiswa paham bahwa efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang diperlukan, tetapi pemerintah sebaiknya menjaga transparasi. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mengenai alokasi dana, serta memastikan bahwa mahasiswa tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat kebijakan ini.
Jika efisiensi dilakukan secara tidak merata dan tidak transparan, dikhawatirkan akan muncul ketimpangan yang semakin memperburuk akses pendidikan bagi masyarakat luas.
Harapannya, kebijakan ini dapat diterapkan secara bijak agar pendidikan tinggi tetap dapat diakses oleh semua kalangan. (mg5)
