MAKASSAR, BKM–Proses lelang jabatan untuk mengisi posisi Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar terus bergulir. Sebanyak 10 pejabat lingkup Pemerintah Kota Makassar dinyatakan lolos seleksi administrasi dan kini bersaing untuk menduduki posisi strategis tersebut.
Dari total 14 pendaftar awal, hanya 11 pejabat yang resmi mengajukan berkas. Setelah proses verifikasi selama dua hari, panitia seleksi menetapkan 10 nama yang memenuhi syarat administratif. Di antara mereka, terdapat nama Penjabat Sekkot Makassar Irwan Rusfiady Adnan dan Sekretaris DPRD Makassar Dahyal.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Andi Pahlevi, menyambut positif langkah Pemkot dalam menyeleksi calon sekkot melalui mekanisme lelang jabatan terbuka. Ia menyebut, proses ini menjadi bukti komitmen untuk membangun birokrasi yang transparan dan profesional.
”Kami percaya, Pemerintah Kota akan memilih figur terbaik. Apalagi Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham tentu ingin membentuk pemerintahan yang kuat dan berintegritas. Karena itu, sekkot yang dipilih harus benar-benar mumpuni,”ungkapnya, Sabtu (12/4) lalu.
Lanjut legislator Partai Gerindra Makassar ini menegaskan, Komisi A DPRD Makassar menyerahkan sepenuhnya seluruh proses seleksi kepada panitia seleksi (timsel) yang telah ditunjuk. Ia juga mengapresiasi kualitas para peserta yang menurutnya secara umum memiliki rekam jejak yang layak.
”Dari sepuluh nama yang tersisa, semuanya punya kapasitas. Ini tentu jadi tantangan bagi timsel untuk memilih yang paling tepat, bukan hanya dari sisi administratif, tapi juga dari sisi kepemimpinan dan kemampuan manajerial,”katanya.
Senada, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, juga memberikan tanggapan positif terhadap proses seleksi tersebut. Ia menilai lelang jabatan adalah bentuk kemajuan dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
”Langkah ini harus diapresiasi karena membuka ruang yang fair bagi siapa pun pejabat yang ingin berkompetisi secara sehat. Yang penting, hasil akhirnya jangan mengecewakan publik,”ujarnya.
Legislator Fraksi PKB Makassar ini juga mengingatkan bahwa posisi Sekda bukan hanya sekadar administratif, melainkan strategis dalam menjaga kesinambungan program dan kebijakan di tingkat pemerintahan.
”Sekda itu jantungnya birokrasi. Siapa pun yang terpilih nanti harus punya kemampuan mengawal visi misi Wali Kota serta menjadi penghubung efektif antarorganisasi perangkat daerah,” tegasnya.
Andi Makmur juga mengimbau agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka dan dapat diakses publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama agar tidak muncul spekulasi negatif yang bisa mencederai proses seleksi.
”Transparansi sangat penting. Masyarakat juga harus diberi ruang untuk mengetahui bagaimana proses ini berlangsung. Kita tidak ingin ada kesan lelang jabatan hanya formalitas belaka,” bebernya.
Selain itu, ia berharap panitia seleksi tidak hanya berfokus pada aspek administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak kepemimpinan, integritas, serta kemampuan membangun komunikasi lintas sektor. “Sekda ke depan harus bisa menjadi motor penggerak birokrasi yang adaptif dan progresif. Bukan hanya menjalankan rutinitas, tapi juga mampu merespons tantangan-tantangan baru di pemerintahan,”tuturnya.(ita)
