MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melakukan pembekuan terhadap penjabat ketua RT/RW pada awal Maret 2025 lalu. Selanjutnya, orang nomor satu Makassar itu menunjuk pj RT/RW yang baru untuk mengisi kekosongan.
Mereka yang ditunjuk akan bertugas hingga ketua RT/RW definitif berhasil terpilih dari hasil pemilihan langsung yang diperkirakan akan digelar Juni atau Juli mendatang. Namun sayang, pj RT/RW yang ditunjuk tidak semuanya menyatakan diri siap bekerja. Cukup banyak yang mengundurkan diri.
Menurut Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar Andi Anshar, berdasarkan data yang diterima dari kelurahan/kecamatan, jumlah pj RT/RW yang mengundurkan diri hingga saat ini mencapai 100 orang lebih. Akibatnya, SK pergantian belum diterbitkan sampai sekarang.
Ada beberapa alasan yang disampaikan para pj RT/RW sehingga memilih mengundurkan diri. Alasan utama, karena yang bersangkutan ingin ikut dalam kontestasi pemilihan ketua RT/RW definitif.
“Kan aturannya, Pj RT/RW tidak boleh ikut dalam pemilihan ketua RT/RW karena mereka nantinya yang akan mempersiapkan pemilihan,” beber Anshar.
Alasan lain pengunduran diri Pj RT/RW karena kesibukan yang bersangkutan sehingga memilih untuk tidak menjadi pj RT/RW. “Jadi mereka yang mengundurkan diri bukan karena tidak bersedia. Namun mereka mau maju dalam pemilihan RT/RW. Ada juga karena faktor kesibukan,” tambahnya.
Hingga saat ini, kata Anshar, pihaknya masih terus mendata para pj RT/RW yang mengundurkan diri. Untuk mengisi kekosongan yang ada, lanjut mantan Camat Manggala itu, diserahkan kepada lurah setempat.
“Dicarikan saja penggantinya, kalau dia mundur alasan apapun itu. Dia mau ikut pemilihan RT/RW kah, dia tidak sanggup lagi jadi RT atau mungkin kesibukan, atau mungkin ada hal-hal lain yang mereka sudah tidak menginginkan itu jadi RT, ya sudah, silakan bikin pengunduran dirinya, kemudian lurahnya carikan penggantinya,” tambah Anshar.
Dia melanjutkan, bagi pj RT/RW yang bertugas aktif, akan diberi insentif dengan mengacu pada Perwali Nomor 3 Tahun 2024. Namun, kata dia, karena saat ini Pemkot Makassar punya pimpinan baru, maka indikator penilaian kinerja pj RT/RW untuk menetapkan insentif akan disinkronkan dengan visi-misi wali kota-wakil wali kota baru.
“Kami juga sementara menyusun perubahan indikator penilaian disesuaikan dengan visi-misi wali kota baru. Akan ada perubahan perwali terkait indikator, yang berkaitan dengan visi-misi wali kota,” tambah Anshar.
Di Kecamatan Panakkukang, tercatat cukup banyak RT/RW yang mengundurkan diri. Camat Panakkukang, Ari Fadli mengatakan total yang mengundurkan diri sebanyak 42 orang. Untuk pj RT sebanyak 34 orang, sementara pj RW delapan orang.
“Total pj RT/RW yang mengundurkan diri sebanyak 42 orang. Alasannya bervariasi. Mulai dari kesibukan, ada juga yang mau maju dalam pemilihan ketua RT/RW definitif, dan lainnya,” lanjut mantan Camat Mamajang itu.
Di Kecamatan Ujung Tanah, pj RT/RW yang mundur tidak sampai 10 orang. Hal tersebut disampaikan Camat Ujung Tanah Amanda Syahwaldi. “Kalau di Kecamatan Ujung Tanah, tidak sampai 10. Kalau tidak salah di wilayah Gusung, Tamala’ba dan Tabaringan,” ungkap Amanda.
Dia mengatakan, lurah setempat sudah mengajukan nama-nama yang akan menggantikan orang-orang mengundurkan diri.
Sementara di Kecamatan Makassar, hanya tiga pj RT/RW yang mengundurkan diri. Camat Makassar Husni Mubarak mengatakan mereka mengundurkan diri karena karena mau ikut kontestasi pemilihan ketua RT/RW.
“Tapi ada juga yang beralasan sibuk. Tapi di Kecamatan Makassar tigaji kalau ndak salah yang mundur,” imbuhnya.
Di Kecamatan Ujung Pandang, tercatat ada empat pj RT/RW yang menyatakan mundur. Plt Camat Ujung Pandang Armin Paera mengatakan pj RT/RW yang mundur tercatat berada di Kelurahan Bulogading. Saat ini pihak kelurahan sementara melakukan proses pengisian.
“Ada di Bulogading empat orang. Alasannya karena ada yang mau maju. Sekarang sementara proses pengisian,” katanya.
Sementara itu, Camat Bontoala Akhmad Muhajir mengaku sejauh ini belum monitoring progress terakhir pengisian jabatan Pj RT/RW. Alasannya, karena masih terus berproses. Apalagi, hingga saat ini SK penunjukan pj RT/RW belum turun secara kolektif. (rhm)
