MAKASSAR, BKM — Kepala Bidang Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (Humas) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulawesi Selatan Sulsel, Fitra menanggapi sorotan anggota DPRD Sulsel terkait ketidakhadiran Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat paripurna, Senin (14/4) lalu.
Fitra menjelaskan bahwa Gubernur tidak dapat menghadiri rapat tersebut dikarenakan memiliki agenda resmi lainnya yang juga tak kalah pentingnya dan telah dijadwalkan sebelumnya.
“Bapak Gubernur berhalangan hadir dalam rapat bersama DPRD karena pada saat yang sama beliau dijadwalkan menjadi Pembina Apel Kesiapsiagaan Nasional Satpol PP dan Satlinmas tingkat Provinsi Sulsel yang digelar di Kabupaten Wajo,” jelas Fitra, di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (15/4).
Fitra juga menyampaikan bahwa sehari sebelum agenda apel, Gubernur juga telah membuka secara resmi Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) ke-XXIII tingkat Provinsi di Kabupaten Luwu Utara.
Dirinya juga menegaskan bahwa meski tidak hadir secara langsung, koordinasi dengan DPRD tetap berjalan dan akan terus dilakukan dalam semangat sinergi serta saling menghormati peran kelembagaan.
“Agenda beliau sangat padat dalam dua hari terakhir. Malam sebelumnya beliau berada di Luwu Utara membuka STQH, lalu pagi harinya langsung menuju Wajo untuk memimpin apel pasukan. Ini bentuk komitmen beliau dalam menjalankan berbagai fungsi pemerintahan, baik aspek sosial, keagamaan, maupun ketertiban umum,” ujar Fitra.
Lebih lanjut, ia juga bilang Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi juga berhalangan hadir karena ada agenda yang tak kalah penting dan sudah terjadwalkan sebelumnya.
“Ibu Wagub meninjau poros Wajo-Soppeng yang baru-baru ini terjadi longsor, malamnya mewakili Gubernur Sulsel di acara malam Ramah Tamah Apel kesiapsiagaan Satpol-PP,” tutup Fitra.
Sebelumnya, anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, menyampaikan kritik tajam terhadap ketidakhadiran Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat paripurna masa sidang kedua 2024-2025.
Dalam penyampaiannya, Yeni menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah dalam forum resmi tersebut. Mengingat paripurna merupakan rapat istimewa dan menjadi wadah menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Saya sudah sepuluh tahun di DPRD Makassar, belum pernah melihat hanya asisten yang hadir mewakili kepala daerah. Minimal sekda yang hadir, itupun jika wali kota benar-benar berhalangan,” ujarnya dalam sidang paripurna, Senin (14/4).
Yeni juga menyoroti lemahnya perhatian Pemprov Sulsel terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama layanan kesehatan. Ia menyinggung surat edaran dari Pemprov yang disebutnya menghentikan sementara pembayaran BPJS kepada daerah.
“Pelayanan kesehatan itu tidak bisa dinegosiasikan karena merupakan kebutuhan utama masyarakat. Tahun 2024 kalian tidak mau bayarkan. Terlalu sibuk mengotak-atik APBN, tapi mengabaikan kebutuhan rakyat. Bantuan keuangan tidak diselesaikan, utang juga tidak dituntaskan,” tegasnya.
Ia pun meminta agar surat edaran tersebut segera dicabut. “Makassar tidak menghentikan layanan meski menghadapi kondisi serupa. Jadi tidak ada alasan Pemprov Sulsel untuk menghentikannya,” tambahnya.
Yeni menyatakan harapannya agar rapat paripurna kedepan tidak dilaksanakan apabila Gubernur tidak hadir.
“Kita ini bekerja secara kolektif kolegial untuk membangun Sulsel. Kalau Gubernur tidak hadir, lebih baik tidak usah paripurna,” katanya.
Hal yang sama diungkap, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina. Ia mengapresiasi sikap Fraksi PKS dan menegaskan pentingnya kehadiran kepala daerah atau minimal Sekda dalam paripurna.
“Terimakasih Fraksi PKS terkait penyampaian bapak Gubernur, Wakil Gubernur setidaknya Sekda bisa hadir pada Paripurna, saya kira itu penting dan pada kesempatan ini kami sampaikan pada Asisten untuk diteruskan pada Gubernur,” tutupnya.(jun)
