MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Makassar dr. Fahrizal Arrahman Husain, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Makassar yang dinilai abai terhadap pengembangan olahraga otomotif. Fahrizal menilai, potensi besar dari olahraga ini belum dijadikan agenda strategis oleh Pemkot dalam program keolahragaan daerah.
”Olahraga otomotif sangat kurang mendapat perhatian dari pemerintah kota. Padahal ini bisa menjadi potensi besar, apalagi jika digelar event berskala nasional atau internasional di Makassar,” tegas dr. Fahrizal, yang juga wakil sekretaris Fraksi PKB DPRD Makassar ini.
Sorotan itu disampaikan Fahrizal dalam rapat evaluasi penyelenggaraan sejumlah event daerah, termasuk Makassar Half Marathon yang baru-baru ini dilaksanakan. Ia menyebut bahwa meski kegiatan tersebut berhasil menarik ribuan peserta dari luar kota, namun kualitas pelayanan hingga aspek promosi budaya lokal dinilai masih lemah.
”Kami mengapresiasi penyelenggaraan event seperti Makassar Half Marathon, tapi sangat disayangkan promosi budaya dan pariwisata lokalnya tidak maksimal. Ironisnya, konten budaya yang diangkat kadang bukan dari Makassar, padahal anggaran berasal dari APBD Kota Makassar,”ujar Fahrizal yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Makassar ini.
Menurut Fahrizal, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan perencanaan dalam pelaksanaan event berskala besar yang menggunakan dana publik. Ia menegaskan, Pemkot harus lebih transparan dan selektif dalam menggandeng mitra penyelenggara agar kegiatan yang digelar mampu memperkuat identitas kota, bukan sekadar seremonial tahunan.
Lebih jauh, PKB juga menyoroti mandeknya pembangunan stadion yang hingga kini tak kunjung terealisasi. Fahrizal menilai hal ini sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap fasilitas publik olahraga.
”Stadion ini bukan hanya janji politik, tapi kebutuhan nyata masyarakat Makassar. Kami di Komisi D mendorong percepatan realisasinya. Tapi sebelum itu, aksesibilitas dan perencanaan teknisnya harus diselesaikan agar tidak jadi proyek mangkrak,” ujarnya.
Ia juga menyindir bahwa proyek-proyek besar Pemkot selama ini lebih terkesan simbolik ketimbang substansial. PKB meminta wali kota dan jajaran untuk lebih terbuka terhadap masukan DPRD dan tidak alergi terhadap kritik yang bersifat membangun.
”Pemerintah harus sadar, kami di legislatif bukan pengganggu, tapi mitra kritis. Kalau Pemkot hanya mau tepuk tangan, berarti mereka belum siap diperiksa akuntabilitasnya,”tutupnya. (ita/rif)
