PINRANG, BKM — Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pinrang Dr Rhommy Manule menegaskan bahwa pembangunan jembatan di Dusun Bila Satu, Desa Tapporang, Kecamatan Batu Lappa, mulai dilaksanakan paling cepat pertengahan Mei atau pada awal Juni 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Dr Rhommy saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/4).
“Insyaallah akhir Mei atau Juni ke depan, pembangunan jembatan ini sudah mulai dikerjakan, dengan anggaran kurang lebih hampir Rp11 miliar,” ujarnya.
Pembangunan ini merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Pemkab Pinrang sebelumnya menerima dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp25 miliar pada tahun 2024. Salah satu proyek prioritas yang dibiayai adalah pembangunan Jembatan Bila.
“Kerusakan jembatan di Desa Tapporang ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Pinrang HA Irwan Hamid, karena jembatan tersebut merupakan akses penting dan vital bagi masyarakat,” jelas Dr Rhommy.
Ia juga menegaskan bahwa Pinrang merupakan daerah dengan alokasi hibah terbesar di Sulawesi Selatan. “Di Sulawesi Selatan ada tujuh kabupaten/kota yang menerima hibah dari BNPB dan Kemenkeu. Pinrang mendapatkan paling banyak, yakni sebesar Rp25 miliar,” terangnya.
Terkait isu keterlambatan pengerjaan proyek, Dr Rhommy membantah jika itu dianggap sebagai keterlambatan. Ia menegaskan bahwa semua proses harus mengikuti regulasi yang berlaku.
“Ini bukan keterlambatan. Proyek harus melalui prosedur yang sesuai SOP, juklak dan kuknis karena ini uang negara. Untuk saat ini sudah didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Pinrang. Harus dikerjakan secara profesional melalui proses tahapan dan mekanisme yang benar, bukan asal-asalan. Masyarakat harus bersabar dan jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Dengan pembangunan jembatan ini, pemerintah berharap akses dan aktivitas masyarakat kembali normal dan lebih aman, serta menjadi bukti komitmen pemerintah dalam penanggulangan dampak bencana secara menyeluruh. (lim/c)
