JENEPONTO, BKM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang ini dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang dilaksanakan di ruang pola kantor bupati Jeneponto, Selasa (15/4).
Acara ini dihadiri langsung Bupati Jeneponto, H Paris Yasir, sekaligus secara resmi membuka kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2026. Turut hadir Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar, Sekretaris Kabupaten Jeneponto, Muh Arifin Nur, Wakil Ketua II DPRD, Irmawati Z, Dandim 1425 Jeneponto, Kapolres Jeneponto, perwakilan Pangdam Hasanuddin, kepala OPD, camat, serta tokoh masyarakat dan unsur pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Bappeda Jeneponto, Alfian Afandy Syam, dalam sambutannya menyampaikan, Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyepakati prioritas pembangunan tahun 2026 yang bersumber dari usulan masyarakat, pokok pikiran DPRD, serta hasil forum lintas perangkat daerah.
”Melalui Musrenbang ini, kita memastikan pembangunan daerah berjalan terarah, efektif, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang RKPD ini juga mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel yang diwakili Junaedi B melalui sambungan virtual zoom, menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mempercepat pembangunan daerah secara merata.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Irmawati Z, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengurangan rumah tidak layak huni di Jeneponto sebagai prioritas pembangunan yang harus menjadi perhatian bersama.
Dalam sambutannya sebelum membuka acara, Bupati Jeneponto, H Paris Yasir, menegaskan, Musrenbang RKPD merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
”Melalui forum ini, mari kita satukan visi, kolaborasi, dan semangat untuk membangun Jeneponto yang lebih maju dan sejahtera,” tutur bupati sebelum membuka acara secara resmi.
Dengan pelaksanaan Musrenbang ini, diharapkan seluruh pihak dapat terus berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (rls)