EFISIENSI anggaran pemerintah memang bisa membawa dampak positif, namun bisa juga menjadi tidak efektif bila tidak dilakukan secara tepat dan berbasis data yang akurat. Pada prinsipnya, efisiensi bertujuan untuk mengurangi pemborosan, mencegah korupsi, dan memastikan dana publik digunakan dengan optimal demi kesejahteraan rakyat. Namun, efisiensi bukan sekadar memotong anggaran, melainkan harus dilakukan secara selektif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Pemerintah harus benar-benar menganalisis bidang atau sektor mana yang layak untuk diefisienkan, dan mana yang justru membutuhkan penguatan anggaran. Misalnya, sektor pendidikan dan kesehatan tidak bisa sertamerta dipangkas, karena menyangkut pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Efisiensi yang dilakukan tanpa pemahaman konteks, atau hanya demi menekan angka belanja negara, justru berisiko menurunkan kualitas layanan publik.
Lebih dari itu, keberhasilan efisiensi sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan integritas pejabat publik.
Menteri atau kepala lembaga harus kompeten, transparan, dan memiliki visi pembangunan yang jelas. Pengelolaan yang buruk, bahkan dengan anggaran yang sudah dipotong, tetap dapat mengakibatkan kebocoran anggaran, proyek yang mangkrak, atau layanan publik yang memburuk.
Sebaliknya, anggaran yang tidak dipangkas tetapi dikelola dengan baik justru bisa menghasilkan dampak nyata yang besar untuk masyarakat. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang merata, program bantuan sosial yang tepat sasaran, atau layanan kesehatan gratis yang berkelanjutan. Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai penghematan semata, tapi sebagai upaya meningkatkan nilai guna setiap rupiah uang negara. (mg7)
