MAKALE, BKM–Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Tana Toraja telah melaporan hasil reses masa sidang dua Januari-April 2025 pada rapat paripurna dewan, Rabu (30/4).
Juru bicara (Jubir) setiap Dapil silih berganti menyampaikan laporannya. Dapil 1 dengan Jubir legislator Golkar Frans Sandakil, Dapil II dengan Jubir legislator Nasdem Semuel Eban Kalebu Mundi, Dapil III dengan Jubir politisi Nasdem Sinai, Dapil IV dengan Jubir legislator Gerindra Medi Sura’ Matasak, Dapil V dengan Jubir politisi Golkar Johanis Napan serta Dapil VI dengan Jubir politisi Nasdem Yusuf Pangaroan.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kendek Rante, dan Wakil Ketua Lronardus Tallupadang, serta Evivana Rombe Datu, dihadiri Wakil bupati (Wabup) Erianto Laso’ Paundanan, dan para pimpinan OPD.
Pada kesempatan itu, Kendek Rante menyoroti kehadiran pimpinan OPD yang kerap mengabaikan undangan dewan. Padahal banyak persoalan diserap anggota dewan selama reses disampaikan dewan pada paripurna perlu didengar pimpinan perangkat daerah.
Stepanus dari fraksi PDIP mendesak Pemda menjadikan perhatian OPD yang masih kosong segera didefinitipkan sehingga tata kelola pemerintahan berjalan baik.
“Demikian pula dana desa belum kunjung cair. Dan tak kalah menarik penempatan pejabat sesuai keahlian, disiplin ilmu, dan keterampilannya,” terang Stepanus.
Wabub Erianto menanggapi laporan hasil reses dewan menegaskan bahwa laporan anggota dewan setelah menyerap aspirasi tentunya jadi evaluasi eksekutif. “Sudah saya cermati laporan anggota dewan dan segera ditindaklanjuti ke bupati dan OPD terkait. Pembangunan merata antar wilayah Tana Toraja terus dilakukan Pemda. Demikian pula masukan dari fraksi Gerindra Wabub janji di cek ke PUPR,”ujar Wabup.
Wabup tidak menampik, jabatan yang masih lowong tentu pekerjaan rumah bagi eksekutif untuk segera diisi, sala satunya jabatan Sekwa yang sudah dua tahun lowong.
Erianto mengapresiasi anggota Fraksi PDIP Dapil VI Stepanus Maluangan penempatan ASN sesuai disiplin ilmu benar sekali sebab mendukung produktivitas, kreativitas, serta etos kerja, maupun loyalitas ASN.
Diakui Erianto, begitu banyak usulan dan masukan anggota dewan pastinya jadi bahan evaluasi pemerintah.
“Kendati demikian anggaran terbatas setelah dilakukan penyederhanaan pemerintah wujudkan jadinya super skala perioritas,” pungkas Erianto (gus/rif/c).
