MAKASSAR, BKM — Ribuan massa yang tergabung dalam serikat pekerja memperingati Hari Buruh Internasional atau Mayday di Kota Makassar, kemarin. Mereka menggelar aksi demo di sejumlah titik. Diantaranya di bawah jembatan flyover, gedung DPRD Sulsel, depan kampus UNM, serta di bawah jalan tol AP Petta Rani, tak jauh dari DPRD Makassar.
Di depan DPRD Sulsel, massa pengunjuk rasa membentangkan sejumlah spanduk.
“Indonesia darurat, rakyat pekerja bergerak hancurkan oligarki ekonomi politik kapitalisme,” begitu tertulis pada bentangan spanduk.
Koordinator Lapangan Muh Said Basir mengatakan, oligarki ekonomi politik kapitalisme semakin bebas dan terang-terangan melakukan apa saja di Indonesia.
“Kita menyerukan bahwa ini bukan lagi sekadar peringatan, melainkan seruan perlawanan terhadap cengkraman sistem yang menindas,” kata Said dalam orasinya.
Dibeberkan Said, ancaman ini semakin dibuat buruk oleh potensi krisis ekonomi yang menghimpit kehidupan para pekerja.
“Elite politik hari ini tanpa rasa malu mempertontonkan perilaku koruptif, kolusi, hingga nepotisme,” cetusnya.
Said kemudian menyinggung soal transparansi dalam pengesahan undang-undang (UU) yang berdampak langsung pada kehidupan orang banyak.
“Kebijakan penting diputuskan di balik pintu tertutup,” kata Said.
Ia mengungkap, situasi ketenagakerjaan saat ini terperangkap dalam istilah darurat hukum. Salah satu alasan pada aksi kali ini menggabungkan kalimat Indonesia darurat.
“Hilangnya kepastian hukum setelah putusan MK terkait isu ketenagakerjaan semakin membuat parah kondisi tenaga kerja. Hukum yang seharusnya melindungi, justru mengancam masa depan pekerja,” teriaknya.
Said meminta kepada pemerintah agar ada aturan terkait perlindungan tenaga kerja atau buruh.
Karena selama ini PHK terhadap buruh banyak terjadi secara sepihak oleh perusahaan.
“Wujudkan perlindungan kerja, tolak PHK massal dan wujudkan kepastian kerja, tolak sistem kerja kontrak/outsourcing,” jelasnya.
Selain itu, mereka juga meminta segera membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mencerminkan keadilan bagi semuanya.
“Segera buat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Kemudian ratusan buruh itu juga mendesak agar mewujudkan upah nasional tanpa membeda-bedakan wilayah/daerah, mereka menolak politik upah murah.
“Wujudkan kebebasan berserikat, tolak dan hentikan union busting/pemberangusan serikat,” tegasnya.
Ada dua kelompok buruh yang menggelas aksi di depan gedung DPRD Sulsel, masing-masing dari FSPBI dan KSPSI. Mereka menutup satu jalur jalan di Urip Sumoharjo.
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi langsung menemui massa aksi. Dalam pernyatannya, ia menyampaikan permohonan maaf karena agak terlambat hadir di tengah massa.
“Maaf karena terlambat menemui teman-teman, karena di dalam juga ada beberapa tamu yang kami temui. Tapi yang pasti, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia telah menyampaikan pernyataan sikapnya,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa DPRD Sulsel secara resmi menerima rekomendasi dan aspirasi yang disampaikan para buruh, dan berkomitmen akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Insyaallah akan segera kami tindaklanjuti. Menyangkut rekomendasi-rekomendasi ini akan kami selesaikan secara bertahap dan mudah-mudahan tidak memakan waktu lama,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mencari solusi bersama terkait setiap persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut.
“Kami akan pilah satu per satu masalahnya dan mencari solusi terbaik secara bersama-sama,” tambah Cicu, sapaan akrab Rachmatika. (jun)
