MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar kembali mengangkat suara lantang soal kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum menyentuh akar persoalan warga. Dari lemahnya pengawasan perizinan hingga maraknya gudang dalam kota yang terus menuai protes dan kritik tajam.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Andi Pahlevi, menyebut kinerja OPD saat ini masih jauh dari memuaskan. “Ada lebih dari 30 OPD yang kami awasi, tapi banyak yang belum maksimal. Permasalahan izin dan gudang di tengah kota masih jadi sorotan utama,” ungkapnya, kemarin.
Menurutnya, banyak pelaku usaha yang belum memahami aturan dasar soal perbedaan antara toko dan gudang. Hal ini berdampak langsung pada kenyamanan warga. “Butuh edukasi masif dari pemerintah. Ketidaktahuan tak boleh jadi alasan terus-menerus,” tegasnya.
Legislator Fraksi Gerindra Makassar ini mengungkap kondisi menyedihkan yang ditemui di beberapa kantor lurah.”Saat hujan, pegawai harus mengungsi karena atap bocor. Ini bukan sekadar infrastruktur rusak, tapi bukti bahwa pelayanan publik kita belum berpihak pada rakyat,” ucapnya.
Senada, Anggota Komisi A lainnya, Zulhajar, mengkritik birokrasi yang dianggap terlalu kaku dan lambat. Ia mendorong agar pelayanan publik tidak mengenal waktu. “Minimal, kalau warga hubungi, ada yang merespons. Jangan cuma aktif saat jam kantor,” katanya.
Menghadapi perubahan kepemimpinan di Makassar, DPRD menegaskan pentingnya kesinambungan program yang berpihak pada rakyat. Legislator Fraksi PKB ini menyebut program Wali Kota saat ini cukup membumi, namun pelaksanaannya perlu diawasi ketat.
Berbagai catatan keluhan warga juga terus dikumpulkan, mulai dari pengelolaan sampah, infrastruktur rusak, hingga banjir tahunan. Ia berharap, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, bisa membawa solusi nyata.
Ia mengapresiasi langkah awal Pemkot melakukan normalisasi drainase, namun tetap menekankan bahwa solusi tambal sulam tidak cukup. “Banjir ini sudah lama menghantui kota. Tidak bisa diselesaikan setengah hati,” tegasnya.
OPD seperti Dinas PU dan satgas drainase mulai bergerak, namun DPRD menekankan pentingnya inovasi. Tanpa terobosan baru, kota ini akan terus berkutat pada masalah lama yang tak kunjung selesai.
Partisipasi publik juga dianggap penting. “Kami di DPRD punya keterbatasan. Suara warga sangat berarti untuk memastikan kebijakan tetap berada di jalur yang benar,”katanya.
Ia menutup dengan harapan akan digitalisasi layanan publik yang lebih luas. “Langkah Sekretariat DPRD meluncurkan aplikasi aduan online patut diapresiasi. Kami ingin semua OPD ikut bergerak,” imbuhnya.
Selain itu, pelayanan bukan hanya soal sistem, tapi soal kemanusiaan. “Pelayanan publik adalah wajah dari negara yang hadir. Bukan sekadar formalitas, tapi bentuk penghargaan terhadap setiap warga,”tuturnya.(ita)
