JAKARTA, BKM — Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) menganggap harga bahan bakar minyak di Indonesia menghambat industri pelayaran nasional. Harga minyak untuk industri pelayaran dirasa sangat tinggi karena dikenai pajak. Seperti disampaikan Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, ada dua pajak yang membuat harga BBM untuk industri pelayaran tinggi, yaitu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen sampai 7 persen.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dan menurunkan biaya logistik nasional. Oleh karena itu, PPN dan PKB bagi usaha pelayaran sudah seharusnya dihapuskan. ”Seharusnya pemerintah lebih merespons penurunan harga BBM di dalam negeri. Pasalnya, harga BBM MOPS sudah turun hingga 40 persen dibandingkan tahun 2014,” katanya di Jakarta, Kamis (20/8) kemarin.
Selain itu, Carmelita juga mendesak pemerintah menetapkan harga BBM untuk industri pelayaran secara harian. Saat ini, penentuan harga BBM dilakukan setiap 30 hari oleh pemerintah. Bagi INSA, itu terlalu lama. ”Kalau menetapkan harga BBM untuk kapal dilakukan setiap 30 hari, itu telat. Di negara lain, penentuan harga BBM Kapal dilakukan setiap hari. Buktinya, pasar bisa menerimanya. Kenapa di Indonesia harus setiap 30 hari. Terus terang, kebijakan ini sangat menyulitkan industri maritim nasional,” tegasnya. (*m
INSA Minta Penurunan Pajak
×
