253 Honorer K2 Pertanyakan Pengangkatan Jadi PNS

MAKALE, BKM — Sebanyak 253 tenaga honorer kategori dua (K2) Pemkab Tana Toraja hingga saat ini belum jelas pengangkatannya untuk menjadi PNS, meskipun sudah mengabdi puluhan tahun. Mereka pun menggelar aksi dengan mendatangi DPRD Tator, Sabtu (19/9).
Mereka meminta anggota dewan memfasilitasi persoalan ini ke bupati dan tim verifikasi. Sebab dari total 472 honorer K2 di daerah ini, sebelumnya sudah terangkat menjadi PNS pada tahap pertama sebanyak 92 orang, dan tahap kedua 225 orang.
Kegelisahan 253 tenaga honorer K2 Tator ini sangat beralasan. Sebab Bupati Theofilus Allorerung akan mengakhiri masa jabatannya pada 27 September 2015, dan segera masuk pejabat pelaksana tugas (caretaker).
Anggota Komisi I DPRD Tator Semuel Pali Tandirerung yang menerima perwakilan honorer K2, menegaskan bahwa anggota dewan tidak main-main dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer K2. Salah satunya dengan menghadap langsung ke Menpan.
”Saat itu Menpan menjamin bahwa tahun 2015 ini tenaga honorer K2 di Tana Toraja sudah terangkat. Karenanya, Saya berani membubuhkan tanda tangan sebagai jaminan,” tandasnya.
Diakui Semuel Pali Tandirerung, dari honorer K2 yang telah terangkat, dia mendapatkan bukti dan informasi bahwa ada beberapa diantaranya yang tidak memenuhi syarat administrasi. Karenanya, Semuel mendukung jika honorer K2 yang belum terangkat jika memang ingin menempuh jalur hukum, sebab hak mereka telah dirampas.
”Harapan kita bersama, bagaimakan pemkab memberi perhatian khusus terhadap masalah ini dan kalian bisa tertolong, seperti di kabupaten tetangga Toraja Utara. Dari jatah PNS yang diterima, semuanya lulus. Beda dengan di Tana Toraja. Banyak yang sudah dinyatakan lulus, namun tertunda setelah tim verifikasi melakukan investigasi langsung di lapangan. Katanya banyak yang bodong datanya. Ini diperkuat dengan pernyataan tertulis kepala unit kerjanya,” terangnya.
Namun sangat disayangkan, sampai sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Padahal terkait honorer K2 yang datangnya bermasalah, penyidik Polres Tator sudah meminta keterangan dari sejumlah pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD). (gus/rus/c)