MAKASSAR, BKM– Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto resmi melantik direksi di lima Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemerintah Kota Makassar, Jumat (25/9), pagi.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pihak seperti Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, anggota DPRD Kota Makassar dan Pengamat Pemerintahan dari Universitas Hasanuddin, Prof Armin Arsyad memberikan tanggapan beragam.
Kopel dan dewan mendesak direksi yang berlatar belakang politisi harus menanggalkan atribut partainya, sementara Prof Armin menegaskan, pilihan wali kota melantik direksi perusda adalah harga diri wali kota. Jika pilihan itu salah berarti wali kota juga ikut gagal.
Koordinator divisi riset Kopel Indonesia, Akil Rahman mengatakan, direksi yang berlatar belakang politisi memang harus meninggalkan atribut partainya. Mereka bukan lagi memperjuangkan partainya, tetapi mengembang amanah rakyat.
“Kita memang berharap, apa yang dipilih oleh wali kota betul-betul figur yang mampu memperbaiki perusda serta memiliki loyalitas dalam mengembang amanah tersebut. Bagi direksi yang berlatar belakang politisi, diharapkan meninggalkan partainya yang dibuktikan dengan surat pengunduran diri mereka,” jelas Akil.
Akil menambahkan, direksi yang telah dipilih dan dilantik merupakan pilihan wali kota, sehingga jika mereka gagal membawa amanah tersebut otomatis wali kota juga gagal.”Kalau direksi gagal menjalankan amanah, maka gagal pula wali kota dalam memilih orang terbaik di perusda,” tegas Akil.
Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti Ilham.
Di ruang kerjanya, kemarin, Indira mengatakan, dewan merespon positif pelantikan direksi yang dilakukan wali kota. Hanya saja, direksi yang berlatar belakang politisi harus melepas atribut partai, karena mereka tidak lagi membawa nama partai tetapi membawa amanah rakyat.
“Kita setuju wali kota sudah menentukan calon perusda. Mereka harus siap mengembang amanah dan juga harus siap melepas atribut partainya, karena itu sudah merupakan aturan, “katanya.
Indira juga menantang direksi untuk bekerja maksimal dalam meraih deviden atau keuntungan yang lebih tinggi ke Pemkot Makassar.
Tanggapan dari Kopel dan dewan tersebut mengarah ke direksi yang berlatar belakang politisi seperti Haris Yasin Limpo yang menjabat Ketua Harian DPD II Partai Golkar Makassar, Irianto Ahmad Fungsionaris Partai Golkar Makassar dan Japri Y Timbo, Fungsionaris Partai Demokrat.
Terpisah, Prof Armin Arsyad menjelaskan, keputusan wali kota mengangkat sejumlah nama menjadi direktur utama sejumlah perusahaan daerah akan menguji kredibilitas Danny sapaan akrab wali kota. Apakah pilihannya cocok menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, atau tidak?.
Namun seharusnya, kata Armin, idealnya orang yang memimpin perusda punya profesionalitas dan pengalaman manajerial untuk mengelola perusda. Karena tujuan didirikan perusda, selain untuk melayani masyarakat, juga berorientasi profit.
Dia berharap masyarakat tidak usah terlalu banyak mengomentari kebijakan wali kota tersebut. Karena pastinya, orang nomor satu di Makassar iu sudah punya hitung-hitungan dalam menempatkan orang-orang di posisinya. Tinggal dilihat apakah nanti mereka bisa maksimal bekerja atau tidak.
Tentunya, lanjut Prof Armin, keputusan Danny akan berpengaruh pada penilaian masyarakat terhadap performa Pemkot Makassar. Penilaian baik jika pilihannya tepat, namun negatif jika pilihan Danny kurang tepat.
Namun dia menambahkan, apapun latar belakang orang-orang yang diangkat Danny sebagai direktur utama perusda, jika memiliki manajerial skill yang baik untuk membina, memimpin, dan mengoordinasi karyawannya, tugas bisa maksimal dilakukan.
Sementara itu, dalam pelantikan, kemarin, sejumlah direksi mengambil sumpah jabatan dan menandatangani janji serta menjaga tanggung jawab mereka selama menduduki jabatan itu.
Dalam sambutannya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, berharap, agar Direksi dapat bekerja secara optimal, profesional dan penuh dengan tanggung jawab agat dapat membantu mengembangkan Kota Makassar menjadi lebih baik, meningkatkan PAD dan terlebih dengan membayar utang-utang yang ada di perusda itu sendiri.
Adapun mereka yang dilantik dari PD Pasar Makassar Raya, Direktur Utama, Rahim Bustam, Direktur Umum, Alham Arifin, Direktur Operasional, Japri Y Timbot.
PD Rumah Potong Hewan (RTH), Direktur Utama, Sudirman Lannurung, Direktur Umum, Abd Rahman Timbang dan Direktur Operasional Muh Lutfi Noeraha.
Selain itu, PDAM Makassar, Direktur Utama, Haris Yasin Limpo, Direktur Umum Irawan Abadi, Direktur Teknik, Asdar Ali dan Direktur Keuangan, Hj Kartia Bado.
Untuk direksi PD Parkir, Direktur Utama, Iryanto Ahmad, Direktur Umum, Rusdi Muhaidir, Direktur Operasional, Syafrullah.
Sementara untuk untuk jajaran direksi Perusda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masih menunggu keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan melakukan beberapa tahap seleksi.
“Jika secara administrasi dapat memenuhi kriteria untuk menduduki direksi itu, maka mereka itulah yang akan nantinya menduduki jabatan direksi BPR itu,” jelas Sekkot Makassar, Ibrahim Saleh.(arf-ita/b)
