SKPD Didesak Rampungkan Draf RAPBD 2016

MAROS, BKM — Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros mulai mengimbau seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk segera merampungkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang menjadi draf pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pokok tahun 2016.
Imbauan ini disampaikan anggota Badan Anggar (Banggar) DPRD Maros, HA Patarai Amir, saat menanggapi jadwal pembahasan RAPBD Pokok tahun 2016, belum lama ini.
Pattarai menjelaskan, sedianya pembahasan RAPBD Pokok 2016 mulai dibahas pekan depan, pasca paripurna penyerahan draf RAPBD Pokok pada Senin (12/10) hari ini.
“Pak Bupati kan meminta agar pembahasan RAPBD Pokok dan penetapannya dipercepat. Kami di DPRD tidak masalah terhadap permintaan itu, asalkan SKPD kooperatif dan cepat merampungkan RKA-nya,” ujar Patarai.
DPRD Maros, kata Patarai, menargetkan awal November mendatang APBD Pokok 2016 sudah ditetapkan. Sebelumnya Pemkab Maros telah menyerahkan draf Kebijakan Umum Aanggaran dan Prioritas Plafon Aanggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2016, dengan target APBD sebesar Rp1,2 triliun.
Sedangkan untuk program-program dalam APBD Maros mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) karena RPJMD masa Hatta Rahman telah selesai.
“Sekarang kan masa transisi karena RPJMD periode Hatta Rahman sudah selesai maka untuk APBD 2016 kita mengacu pada RPJPD yang berlaku selama 20 tahun,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Bupati Maros, HA Herry Iskandar juga sebelumnya meminta kepada DPRD Maros untuk mempercepat penetapan APBD. Dia menuturkan, jika daerah cepat menetapkan APBD maka Pemkab Maros akan mendapatkan reward berupa penambahan anggaran.
“Biasanya reward anggarannya sebesar Rp30 miliar kalau daerah cepat menetapkan APBD,” ujarnya.
Pemkab Maros, kata Herry juga menargetkan penetapan APBD 2016 pertama di Sulsel. “Kita berharap APBD 2016 ini pertama disahkan di Sulsel atau bahkan pertama di Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena kita mendengar ada reward atau penghargaan berupa penambahan anggaran yang diberikan pemerintah pusat kalau penetapan APBD cepat dilakukan,” beber HA Herry.
Untuk PPAS, Pendapatan dalam APBD 2016 diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp190 Miliar, pajak sebesar Rp68 miliar dan retribusi sebesar Rp61 miliar. Sedangkan dana perimbangan sebesar Rp815 miliar.
Sedangkan untuk belanja APBD sebesar Rp1,2 triliun dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp624 miliar yang terdiri dari belanja pegawai Rp573 miliar, dana hibah Rp3 miliar, bantuan sosial Rp450 juta, bantuan keuangan desa dan partai politik Rp46 miliar serta dana tak terduga Rp1,5 miliar.
Selanjutnya, belanja langsung sebesar Rp632 miliar dengan rincian belanja pegawai Rp15,7 miliar, belanja barang dan jasa Rp250 miliar, belanja modal Rp367 miliar. (ari-ril/c)