MAKASSAR, BKM–Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel mencium aroma tidak sedap dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2015 ini.
Dalam pembahasan yang sudah telat tersebut, ACC mencurigai pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar mulai asal-asalan dan sudah tidak sehat lagi. Lobi anggaran-pun memungkinkan terjadi.
Wakil Ketua Anti Corruption Committe (ACC) Sulsel, Kadir Wokanubun, Minggu (1/11) mengungkapkan, beberapa modus yang dapat memunculkan dana siluman seperti upaya lobi lobi dalam meloloskan pembahasan anggaran di legislatif.
Apalagi, sejak awal sudah ada unsur kesengajaan agar pembahasan nanti dikerjakan pada saat lewat batas waktu (deadline) yang ditentukan.
“Kewenangan menyetujui anggaran ada pada legislatif. Kewenangan ini dapat menjadi senjata sehingga pemerintah melakukan jalan lobi-lobi anggaran, agar anggaran setiap SKPD bisa diloloskan secara keseluruhan tanpa diteliti dan dicermati lagi lebih seksama. Pertimbangannya-pun karena waktu sudah lewat sehingga sangat kecil peluang legislatif untuk meneliti satu persatu seluruh kegiatan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah dalam hal ini SKPD,” ungkap Kadir.
Kadir menambahkan, ACC memastikan unsur kesengajaan itu ada, karena pembahasan di batas waktu yang telah ditentukan dalam UU Nomor 23/2014.”Coba jika keduanya serius dan taat pada regulasi yang ada tentu mereka akan membahas sebelum batas deadline yang ditentukan. Dimana SKPD maupun Pemkot Makassar secara umum sudah jauh hari menyerahkan dokumen KUA-PPAS sehingga tidak ada alasan lagi Banggar untuk tidak membahasnya. Banggar juga bisa mengingatkan pemkot agar segera memasukkan dokumennya tersebut ke DPRD Makassar,” tegasnya.
Namun apa yang terjadi, ada kesan faktor kesengajaan untuk mengulur ulur waktu pembahasan hingga batas waktu, agar bisa terjadi lobi-lobi anggaran, beber Kadir.
Sementara itu, akibat molornya jadwal pembahasan RAPBD-P 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terpaksa melakukan rapat pembahasan hingga larut malam setiap harinya pukul 23.00 Wita.
Pasalnya, kedua lembaga tersebut beralasan akan menggenjot jadwal pembahasan yang sudah lewat batas yang telah ditentukan yakni sebelum 3 bulan masa berakhirnya tahun anggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 317 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Kita menargetkan APBD Perubahan 2015 selesai secepatnya, sehingga kita menggelar rapat hingga larut malam. Karena setelah APBD P dibahas, lanjut membahas APBD Pokok 2016 ,” ungkap anggota Badan Anggaran, Basdir.
Langkah yang dilakukan sejumlah fraksi di DPRD Makassar, ternyata tidak diikuti Fraksi NasDem. Fraksi NasDem tetap konsisten menarik diri dari keterlibatan pembahasan RAPBD-P 2015 hingga pembahasan RAPBD Pokok 2016 nanti.
Terpisah, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto kembali menegaskan, jika Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) telah disetor pemkot sejak 8 Juni, dan perubahannya telah diserahkan ke dewan sejak 12 Agustus lalu.
“Kita kemarin-kemarin mencoba untuk diam dengan tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Tapi kalau begini jadinya, masyarakat harus tahu biar mereka tidak menyalahkan kita. Kalau Pemkot Makassar itu sendiri telah menyerahkan semua drafnya ke dewan, tapi dewan saja yang belum mau bahas waktu itu. Jadi dimana coba salahnya Pemkot Makassar,” tandasnya.
Danny sapaan akrab wali kota menambahkan, lambatnya pembahasan APBDP 2015, karena adanya pihak atau orang yang dinilai ingin mengacaukan hal ini.
“Tidak ada salahnya pemkot dalam hal ini, kita juga harap pembahasan ini bisa secepatnya diselesaikan. Memang ada orang yang tidak senang dengan ini sehingga seperti inimi,” katanya.
(ita-arf/b)
