DPRD Mengalah, Sepakat Bahas APBD-P

BARRU, BKM — Sikap ngotot lima fraksi di DPRD Barru untuk menolak membahas APBD Perubahan 2015, akhirnya berujung. Mereka bersepakat dengan eksekutif untuk mengagendakan pembahasan APBD-P antara Selasa (2-11) atau Rabu (4/11) pekan ini.
Meski begitu, jalannya pembahasan diperkirakan akan tetap berlangsung alot dan diwarnai dinamika. Sebab lima fraksi tetap bersikukuh memisahkan pembahasan APBD-P dengan anggaran parsial. Sementara eksekutif memandang APBD-P 2015 dengan anggaran parsial merupakan satu kesatuan.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Andi Muhammad yang dihubungi, kemarin membenarkan adanya kesepakatan untuk membahas APBD-P. Dikatakan, pemkab akan menjelaskan secara rinci pandangan bahwa APBD-P dengan anggaran parsial merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
“Jadi baru bisa diketahui penjelasan dari tim pemkab kalau dilakukan pembahasan. Karena itu disepakati untuk melakukan pembahasan,” ujar Andi Muhammad.
Mantan pejabat di lingkup Bappeda ini sempat memberikan ilustrasi, bahwa kita tidak boleh menyatakan siswa lulus atau tidak lulus sebelum diuji terlebih dulu.
“Jadi pembahasan itu sekaligus menjadi ajang untuk menguji kejelasan tentang APBD-P dengan anggaran parsial sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” jelasnya.
Kadis DPKD terkesan sangat hati-hati dalam memberikan keterangan kepada BKM, karena khawatir kalau saling bersilang pendapat, yang kemudian justru dihubung-hubungkan dengan kondisi politis jelang pemilukada.
“Tapi untuk lebih rincinya terkait anggaran yang disusun tim anggaran, silakan hubungi Kabid Anggaran,” saran Andi Muhammad.
Sebelumnya, tiga pihak dari tiga fraksi DPRD Barru, yakni Ketua Fraksi Demokrat Andi Haeruddin, Fraksi Nasdem Abd Rahman yang juga Wakil Ketua DPRD, dan Darmaedi dari Fraksi Gabungan Partai Golkar-Hanura, secara terang-terangan akan mempertahankan sikap dari fraksinya untuk tetap menolak penggabungan antara APBD-P dengan anggaran parsial.
Andi Haeruddin dalam keterangannya, menyatakan pihaknya bukan tidak mau membahas APBD-P, tetapi menjadi keharusan untuk dipisahkan antara APBD-P dengan anggaran parsial. Sebab dalam anggaran parsial memuat beberapa hal yang tidak pernah dibahas bersama antara pihak dewan dengan pemkab.
Hal serupa juga diungkapkan Abd Rahman dan Darmaedi. ”Sikap Fraksi Nasdem dan Golkar-Hanura tetap sama dari awal, bahwa fraksi kami menolak disatukan antara APBD-P dengan anggaran parsial. Eksekutif sudah mengerjakan pembangunan infrastruktur dan telah membeli mobil untuk kepala desa dan lurah. Apa yang dilakukan itu sama sekali tanpa persetujuan DPRD. Sebagai wakil rakyat, kami tidak mau di kemudian hari masalah ini akan membawa kami masuk dalam penjara,” tegas Darmaedi yang diiyakan Abd Rahman. (udi/rus/b)