MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menemukan banyak anggaran siluman dan bernuansa aneh dalam APBD Perubahan 2015, yang sementara dibahas hingga saat ini.
Anggaran yang tidak masuk akal tersebut, terkesan dipaksakan untuk dimasukkan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
“Terdapat sejumlah kejanggalan-kejanggalan setelah kami menelaah draft yang diberikan oleh Pemkot Makassar untuk dipelajari dalam pembahasan. Anggaran aneh tersebut otomatis kita pangkas” tegas Ketua Komisi B DPRD Makassar, Amar Bustanul, Senin (2/11).
Amar mengakui, anggaran yang diusulkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak bersentuhan langsung ke masyarakat. Seperti usulan pengadaan obat sebesar Rp5 miliar oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar.
“Ada sejumlah anggaran yang kita nilai tidak rasional sehingga harus bahas sampai tengah malam, seperti anggaran ketersediaan obat sebesar Rp5 miliar,” ungkapnya di ruang rapat Banggar DPRD Makassar.
Selain anggaran ketersediaan obat Rp5 miliar, jelas Amar, juga ditemukan anggaran yang tidak rasional dan aneh yakni pengadaan mesin pencetak kulit hewan Rp5 miliar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kota Makassar. Bahkan, pengadaan mesin pencetak kulit hewan dianggarkan setiap tahun, tetapi hingga kini mesin tersebut tak kunjung ada.
“Kami juga seroti pengadaan mesin pencetak kulit hewan yang katanya dibeli satu persatu mesinnya dengan anggaran yang cukup besar,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir juga menyoroti Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan PD Terminal Metro. Dalam rapat pembahasan APBD P, kata Wahab, pihak terminal telah melaporkan pendapatan hingga Oktober lalu sebesar Rp6 miliar lebih, adapun biaya operasional yang dipergunakan sejak Januari hingga Oktober sebesar Rp5,6 miliar lebih dengan sisa laba sebesar Rp357 juta lebih.”Banyak pemasukan tapi sama saja tidak ada, uangnya lari ke para pegawai saja, adapun bagi deviden ke pemkot sangat minim,” katanya.
Adapun tiga objek pembiyaan yang disoroti dewan di Terminal Metro, jelas Wahab, yakni biaya operasi, biaya umum dan administrasi serta biaya luar usaha. Tiga objek biaya ini telah memiliki sub bagian pembiyaan yang banyak.”Ada sekitar 60 pembiayaan yang membuat pendapatan Rp6 miliar itu hanya tersisa Rp 357 juta, ini perlu dipangkas,” jelasnya.
Selain itu, ujar Wahab, sejumlah biaya yang diusulkan SKPD juga harus dipangkas seperti biaya intensif pegawai, biaya bantuan pegawai, biaya peralatan dan perlengkapan olahraga, biaya pakaian olahraga, biaya tunjangan koordinasi dan pembinaan.”Semua itu bagian terkecil pengeluaran yang tidak terlalu penting dan harus dipangkas,” tegasnya.
Terpisah, Direktur Riset dan Data Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Muhammad Akil Rahman, mengatakan, memang seringali ditemukan anggaran aneh yang dimasukkan SKPD tanpa menjelaskan sedetail mungkin. Seperti anggaran untuk apa dan item apa?.
“Wajar saja ditemukan anggaran aneh yang diusulkan SKPD, karena mereka asal-asalan memasukkan anggaran dengan program yang tidak bersentuhan langsung ke masyarakat. Ini pemborosan anggaran saja, padahal masih banyak yang mesti dianggarkan tapi tidak dimasukkan,” ujarnya.(ita/b)
