Kopel Tantang Dewan Korek Anggaran SKPD

MAKASSAR, BKM– Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi menantang seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar sebanyak 50 orang untuk bersama-sama mengkroscek seluruh usulan anggaran satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di APBD Perubahan 2015.
Alasan Kopel, hingga saat ini, dewan belum satupun membeberkan ke publik anggaran apa saja yang ditolak dewan.
Koordinator Bidang Aksi dan Advokasi Kopel Sulawesi, Santa TG, Minggu (8/11), mengatakan, di tengah maraknya isu miring yang menimpa legislator tentang permainan anggaran hingga meloloskan sejumlah proyek, sehingga Kopel meminta dewan transparan ke publik anggaran SKPD apa saja yang dikritisi dan ditolak dewan.
“Sekarang ini citra legislator ini mulai turun. Untuk itu, kita minta mereka membuktikan diri jika apa yang diisukan oleh publik tidak benar adanya. Mereka harus berani membatalkan sejumlah proyek SKPD yang asal-asalan,” jelasnya.
Salah satunya kata Santa TG, legislator harus meneliti sejauh mungkin anggaran SKPD yang akan dibahas pada tingkat komisi pekan ini.
Santa juga menambahkan, dalam pemaparan sejumlah SKPD termasuk Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan, terdapat banyak usulan anggaran yang harus ditender lebih dulu. Dengan sisa waktu yang hanya satu bulan lebih, maka mustahil anggaran yang ratusan miliar itu terserap, kecuali jika pembahasan APBD Perubahan kali ini hanya permintaan pengakuan saja dari legislator atau semacam cat stempel saja.
Tidak hanya itu, berberapa usulan anggaran kegiatan SKPD seperti workshop, diskusi, seminar dan sebagainya perlu diperjelas. Sebab hampir seluruh SKPD dalam melaksanalan kegiatan mereka membayar honor tambahan kepanitiaan sebesar Rp500.000 hingga Rp2 juta perorang yang notabene panitianya adalah PNS itu sendiri.
Menyikapi hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar), Adi Rasyid Ali, mengatakan, pihaknya sudah menginstrukikan agar seluruh legislator betul-betul memeriksa seluruh permohonan anggaran SKPD. Hal itu, kata dia, agar tidak ada anggaran yang dapat dipermainkan.”Oh iya kita minta berkas itu di kutui memang, agar jangan sampai ada anggaran lolos tanpa pembahasan,” jelasnya.(ita/war/c)