MAKASSAR, BKM– Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi dan lembaga pengawas kebijakan publik Ombudsman Wilayah Sulsel memberikan penilaian buruk terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penilaian diberikan kedua lembaga tersebut dalam rangkaian HUT Kota Makassar ke 408.
Mereka mengakui, hampir dua tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal, masih terlihat kinerja SKPD yang tidak berjalan sesuai keinginan wali kota.
Misalnya, masih ditemukan SKPD yang tidak bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, bahkan kerja-kerja tersebut lebih banyak dikerjakan wali kota dan wawali sendiri.
Direktur Riset dan Data Kopel, Muhammad Akil Rahman, mengatakan, masih banyak pembenahan yang harus dilakukan 52 SKPD lingkup Pemkot Makassar.
“Kita lihat mi. lebih banyak kerja-kerja SKPD hanya kepentingan mereka sendiri sehingga program Makassar menuju bebas pengangguran, menjanjikan jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua. Termasuk, pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam, deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah, sampah kita tukar beras, training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan, rumah kota murah untuk rakyat kecil dan hidup hijau dengan kebun kota, belum maksimal berjalan hingga saat ini,” ujarnya, Rabu (11/11).
Belum lagi, program insentif semua aparat RT dan RW Rp1 juta per bulan dan anggaran kelurahan sebesar Rp2 miliar per kelurahan per tahun serta bebas bayar internet di ruang publik kota “Makassar Cyber City” dan bentuk Makassar incoorporated dan Bank of Makassar juga belum berjalan. “Kita harap, kepala SKPD yang tidak mampu bekerja sesuai visi dan misi wali kota lebih baik diganti saja,” tegas Akil Rahman.
Hal senada juga dikatakan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Subhan Djoer. Menurutnya, kerja-kerja seluruh SKPD belum bisa dikatakan memuaskan.
“Saya selalu bilang ada yang tidak sinkron antara kemauan wali kota dengan harapan masyarakat. Saat ini SKPD masih terbiasa menjalankan tugas menggunakan pola lama, seperti menunggu perintah wali kota. Contoh kecil seperti yang terjadi di Dinas Pertamanan dan Kebersihan kota Makassar, untuk urusan pangkas pohon saja harus ada perintah dari wali kota. Padahal pejabat yang ditempatkan di dinas tersebut diharapkan bisa mengambil keputusan sendiri.”Kalau soal-soal kecil saja harus menunggu petunjuk wali kota, yah tidak usah ada Kadis, mana wali kota punya waktu untuk semua urusan,” ujar Subhan Djoer.
Subhan Djoer menambahkan, masih banyak lagi SKPD yang tidak becus bekerja.
“Kalau bicara masalah pendidikan, SKPD yang tangani pendidikan masih belum maksimal bekerja. Pendidikan terpuruk kualitasnya, sementara pungutan liar (pungli) dengan alasan peningkatan kualitas semakin liar dan cenderung brutal tak bermoral. Bahkan segala sesuatu sudah harus uang. Ganti saja semua kepala SKPD yang tidak becus bekerja untuk pelayanan publik,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi A Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Makassar, Jufri Pabe, juga membenarkan jika masih banyak program dari visi dan misi wali kota yang berjalan lamban karena kerja-kerja kepala SKPD juga lamban. Diantaranya penataan ruang di Makassar belum berjalan maksimal.
“Masih sangat banyak visi dan misi dari wali kota yang belum dijalankan oleh SKPD. komisi A, bahkan sudah sampaikan ke wali kota terkait kinerja SKPD yang sangat lamban,”jelasnya.
Ketua Komisi A, Abdul Wahab Tahir menegaskan yang sama. Menurutnya, banyaknya anggaran yang belum terserap perlu mendapat penanganan serius.”Sejumlah pejabat yang kinerjanya setengah-tengah dimutasi saja,”bebernya.(ita-jun/b)
