MAKASSAR, BKM–Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal MI memperoleh jatah perjalanan dinas di Anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 2016 mencapai Rp1,6 miliar.
Anggaran tersebut diusulkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 mendatang. Jatah untuk Danny-Ical sapaan akrab keduanya, naik dibandingkan anggaran SPPD tahun 2015 lalu yang hanya menelan anggaran senilai Rp1,2 miliar.
Selain anggaran perjalanan dinas untuk wali kota dan wali kota, pejabat lingkup Sekretariat Pemkot Makassar juga mendapatkan anggaran SPPD tahun 2016 sebanyak Rp800 juta. Anggaran tersebut akan digunakan oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Ibrahim Saleh dan Kepala Bagian lingkup sekretariat Pemkot Makassar.
Hal tersebut dijelaskan Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perjalanan Dinas di Bagian Protokol, Pemkot Makassar, Hasan Has, di ruang kerjanya, Rabu (2/11). Menurut Hasan Has anggaran SPPD wali kota dan wakil wali kota biasanya digunakan untuk sekitar 30 kali penerbangan dalam se tahun.
“Kita usulkan penambahan anggaran untuk SPPD wali kota dan wakil wali kota, karena mobilitas perjalanan dinas kedepan semakin tinggi, apalagi ukuran kota besar seperti Makassar,” tegasnya.
Sementara untuk usulan anggaran SPPD pejabat Sekretariat Kota Makassar tetap sama seperti tahun 2015 Rp800 juta.
“Penggunaan SPPD wali kota dan wakil wali kota serta pejabat pemkot sangat terukur, sebab harus ada pelaporan dalam penggunaannya. Kalau tidak akan menjadi temuan nantinya,” jelasnya.
Sementara terkait besaran gaji wali kota dan wakil wali kota, Hasan Has meminta menghubungi Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Makassar, Erwin Syafruddin.”Tanya ki langsung di keuangan soal gaji wali kota,” ujarnya.
Sementara itu, Erwin masih enggan memberikan informasi besaran gaji wali kota dan wakil wali kota 2016. “Janganmi buru-buruka ini mau keluar, lain kalipi,” singkatnya.
Terpisah, anggota DPRD Kota Makassar belum ingin berkomentar banyak terkait usulan anggaran perjalanan dinas wali kota dan wakil wali kota. Menurutnya, dewan belum menerima item-item anggaran setiap SKPD.”Saya belum bisa berkomentar banyak, item anggaran setiap SKPD belum kita terima. Nanti setelah diterima, baru kita melihat apakah item anggaran itu sudah sesuai atau tidak,” tegas anggota Banggar DPRD Makassar, Abdi Asmara.
Hal senada diungkapkan, anggota DPRD Makassar, Rahman Pina. Menurutnya, saat ini dewan belum belum bisa bersikap, karena usulan anggaran setiap SKPD belum dewan terima.”Belum saya lihat rencana kerja anggaran RKA-nya. Rencananya, malam nanti (malam tadi), baru kita diberikan,” ujarnya.(arf-ita/b)
–
