Komisi I Prioritas Tangani Kasus 46 Honorer K2

PAREPARE, BKM — Komisi I DPRD Kota Parepare yang membidangi hukum dan pemerintahan fokus menangani permasalahan tenaga kontrak kategori dua yang belum terangkat menjadi CPNS. Jumlah mereka sebanyak 46 orang.
Komisi I yang beranggotakan tujuh orang dan diketuai Satriyah,SH menginginkan agar kasus ini segera selesai dengan cara mencari solusi terbaik agar tidak berlarut-larut. Karena itu, diminta kepada para honorer K2 untuk tetap bersabar menunggu persoalan ini dituntaskan.
”Jika selalu menggelar aksi, akan memperlambat proses mediasi atau koordinasi antara pemerintah, kejaksaan dan kepolisian. Termasuk BKN Pusat dan BKN regional,” kata Satriyah, yang didampingi Wakil Ketua Komisi I S Parman Agoe Mante, Senin (14/12).
Diakui politisi PDI Perjuangan ini, komisi yang dipimpinnya tetap konsisten memperjuangkan pengangkatan 46 honorer K2 menjadi CPNS. Seperti berkonsultasi dengan BKN pusat dan regional provinsi. Hanya saja, sampai saat ini belum ada hasilnya.
Selain itu, tambah Satriyah, pihaknya juga masih menunggu respons dari Wali Kota Parepare Dr HM Taufan Pawe selaku pejabat berwewenang untuk menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM). Namun, langkah tersebut belum bisa dilakukan oleh Wali Kota, karena masih ada permasalahan yang harus diselesaikan.
Diakui Satriyah, persoalan ini cukup dilematis. Jika Wali Kota mengambil sikap dan menandatangani SPTJM, dikhawatirkan akan berdampak hukum. Sementara jika tidak dilakukan, akan terus mendapat reaksi dari 46 honorer K2. Untuk itu, Komisi I tetap berupaya melakukan pendekatan dan mencari solusi agar persoalan ini bisa segera dituntaskan.
”Petunjuk Pak Wali Kota, Komisi I disarankan untuk mengadakan pertemuan dengan tim independen, BKD, kejaksaan dan kepolisian untuk mencari solusinya,” kata Satriyah.
Hanya saja, sampai saat ini Komisi I belum bisa menjadwalkan pertemuan tersebut dengan alasan kesibukan masing-masing institusi.
”Mudah-mudahan pekan depan setelah reses akan diagendakan kembali. Kami di Komisi I bersama kordinator pimpinan Pak Andi Firdaus sudah melakukan konsultasi, baik dengan BKN regional maupun pusat. Hasilnya, mereka menunggu ditandatanganinya SPTJM,” terangnya. (smr/rus/c)