MAROS, BKM — Implementasi sistem Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual oleh Pemerintah Kabupaten Maros mendapat apresiasi pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
Kabupaten Maros disebut telah melaksakan sistem baru yang dimaksud dengan baik, sehingga membuka peluang mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sulsel, Pri Herianto menyebutkan, sejauh ini, Pemkab Maros berhasil mencatat transaksi kas, berikut utang-piutang dengan lengkap. Hal itu berdasarkan pemeriksaan BPK tahun 2014 serta pemeriksaan pada triwulan III tahun 2015.
“Khusus Maros, sudah sangat baik dan siap diperiksa. Kami nilai penerapan sistem dengan tiga aspek penilaian, yakni regulasi, pengelolaan SDM, dan teknologi informasi,” urainya, Rabu (16/12).
Prestasi Maros dalam hal pengelolaan keuangan daerah terhitung luar biasa jika mengacu pada sistem akrual yang baru diterapkan tahun ini. Sementara kabupaten/kota lain di Sulsel dinilai masih gagap menerapkan sistem tersebut.
“Dalam sistem baru ini, pendapatan dan biaya dicatat saat hak dan kewajiban timbul. Artinya, meski uang kas daerah belum keluar, sudah harus dicatat dalam sistem berbasis online. Banyak yang belum paham sepenuhnya,” jelasnya.
Namun demikian, kata Pri, sistem akrual yang diterapkan Pemkab Maros telah sempurna. Masalah aset bisa jadi pengganjal Butta Salewangan untuk mempertahankan WTP.
“Masih terjadi penyusutan aset, yang seharusnya tiap tahun di inventarisir. Ada aset pemkab yang sulit dicari, nilainya juga harus di daftar. Kita akan monitor perkembangannya,” terangnya.
Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Maros, Andi Herry Iskandar mengapresiasi penilaian BPK atas capaian penerapan sistem akrual.
“Kita sudah WTP berkali-kali. Makin sering WTP makin sempit ruang kita untuk bersenang-senang, karena kita harus mempertahankan predikat ini,” kunci Herry. (ari-ril/c)
Maros Berpeluang Pertahankan WTP
×
