Kementan Kawal Pemerintahan Bersih

JAKARTA, BKM — Upaya Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan percepatan peningkatan produksi pertanian terutama padi, jagung dan kedelai serta komoditas hortikultura unggulan di antaranya melalui pengembangan mekanisasi pertanian. Hal itu dikarenakan semakin terbatasnya sumber daya lahan dan air serta sumber daya manusia.
Fasilitasi bantuan alsintan untuk tahun 2015 ini naik 2000 persen, 4 000 unit menjadi 80.000 unit dan telah mendongkrak tambahan luas tanam secara signifikan dan biaya usaha tani yang ditanggung petani turun setidaknya 40-50 persen.
Menurut Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Suprapti, untuk tahun 2016, akan dibagikan sekitar 100.000 unit alsintan.
Penyediaan massal alsintan ini meliputi traktor, pompa air, alat tanam rice transplanter, alat panen combine harvester, dryer padi dan jagung, corn sheller, mesin giling dan lainnya.
Dijelaskan Suprapti, untuk menjamin penyaluran tepat sasaran dan tanpa KKN, pengadaan alsintan dilakukan secara e purchasing/e catalog. Dalam hal ini harga alsintan mengacu pada harga yg tercantuam dalam e catalog LKPP yg dinego kembali oleh pejabat pengadaan karena pembelian alsin dalam jumlah yang besar.
Penyaluran alsintan berdasarkan usulan poktan/gapoktan/UPJA yang disampaikan kepada Dinas Pertanian Kab/Kota/Distan Provinsi secara e proposal.
Terhadap kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (Gapoktan) yg belum terlayani dengan sistem tersebut dan saat kunjungan kerja Menteri Pertanian masih perlu dibantu alsintan, maka penyaluran alsintan segera disampaikan kepada poktan yang bersangkutan.
Penyaluran alsintan berdasarkan alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA Kementan, ditangani sepenuhnya di masing-masing Eselon I terkait bersama Distan Provinsi di seluruh Indonesia. “Semua pelaksana melakukan pengadaan dengan sistem e catalog,” jelas Suprapti.
Sejalan dengan itu, sejak awal menjabat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginginkan Kementerian Pertanian bersih dari KKN. Untuk itu Amran meminta KPK untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran di Kementan. Bahkan, saat ini di Kementan telah berkantor pihak kejaksaan Agung dan Kepolisian RI masing masing 2 orang untuk mengawal dan memgawasi proses tender dan penggunaan anggaran di Kementan.
“Kita ingin Kementan ini bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan begitu, upaya kita untuk mewujudkan swasembada pangan akan mudah dan cepat kita wujudkan,” tegas Andi Amran.
Untuk menjamin itu, sejak awal duduk sebagai menteri, Andi Amran telah mewanti-wanti jajaran Kementan tidak main main dengan KKN. Bahkan untuk diri dan keluarganya, tidak diperkenankan berbisnis di Kementan. “Kita harus menberi contoh kepada semua pimpinan dan staf,” paparnya.
Hal ini dibenarkan Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Hasil Sembiring, yang sering mengikuti perjalanan bersama menteri. “Pak Menteri selalu mengingatkan untuk tidak KKN, bahkan di setiap pertemuan, kami selalu ditraktir pak menteri karena beliau tidak mau ditraktir ,” ungkap Hasil Sembiring.
Di bagian lain, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementan, Suwandi menjelaskan, Indonesia merupakan lumbung jagung dunia dan menempati peringkat ke-8. Setidaknya terdapat 12 provinsi dan 45 kabupaten sentra jagung diantaranya Kabupaten Grobogan, Kendal, Lampung Tengah, Lampung Timur, Tuban, Malang, Kediri, Blitar, Garut, Karo, Gowa, Pinrang, Bima, Sumbawa, Gorontalo dan lainnya. (rls)