PPP Taufiq Serahkan Petisi Untuk KemenkumHAM

MAKASSAR, BKM–Kisruh yang melanda Partai Golkar juga masih melilit kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Belum adanya tindakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) agar mencabut Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang diketuai Romahurmuzir membuat kader PPP hasil Muktamar Jakarta yang diketuai Djan Faridz melakukan aksi damai di seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) KemenkumHAM seluruh Indonesia, termasuk di Sulsel.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulsel kubu Djan Faridz, Taufik Zainuddin juga membawa petisi ke Kanwil KemenkumHAM Sulsel di Jalan Alauddin Makassar, Senin (28/12).
Salah satu isi petisi yang disampaikan yakni menuntut Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna H Laoly untuk mentaati putusan MA dan mentaati Undang-undang Administrasi Pemerintahan, yakni membatalkan dan mencabut SK kepengurusan Romahurmuziy dan mengesahkan Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz sesuai amar putusan MA yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
Poin selanjutnya dalam petisi tersebut, sesuai UU PPP kubu Djan Faridz meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk memberikan sanksi kepada Yasonna minimal memberikan teguran atau setidaknya mencopot MenkumHAM dari jabatannya. “Menkumham telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan PPP mengalami kerugian (perdata). MenkumHAM juga telah melakukan penyalagunaan kewenangan jabatan (Abuse of Power),”ujar Taufik Zainuddin usai menyerahkan petisi di Kanwil Kemenkumham Sulsel kemarin.
Karena kesal, Taufiq yang juga anggota DPRD Sulsel menyebut Yasonna buta hukum karena tidak menindaklanjuti putusan MA. ” Harusnya Menkumham meneruskan putusan MA dengan mengesahkan kepengurusan Muktamar Jakarta. Berdasarkan putusan MA, Menkumham harusnya menerbitkan SK PPP Muktamar Jakarta 14 hari setelah keluarnya putusan MA,”ujar Taufiq.
Karena putusan belum disahkan, maka konsolidasi partai jadi terganggu. Selain itu, pencaiaran dana partai politik untuk PPP pun tersendat akibat konflik dualisme. (rif)