Dana Kesehatan Gratis Dihapus

SINJAI, BKM — Bupati Sinjai H Sabirin Yahya bersama Wakilnya HA Fajar Yanwar dipastikan tidak dapat mewujudkan salah satu visi misinya pada program kesehatan gratis di tahun 2016 mendatang. Sebab anggaran untuk program ini dihapus.
Di tahun 2015 ini, ada Rp40 miliar dana dialokasikan untuk kesehatan gratis masyarakat Sinjai. Namun rapat paripurna DPRD mengalihkan program kesejahteraan rakyat (kesra) tersebut dialihkan ke subsidi kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan anggaran sebesar Rp14 miliar.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sinjai H Taiyyeb A Mappasere, mengatakan bahwa pengalihan program kesehatan ke BPJS tersebut tidaklah disetujui dan dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Pasalnya, tanggungan BPJS adalah per jiwa, bukan satu keluarga. Selain itu, program Jamkesda yang telah berjalan sejak tahun 2004 lalu telah dinikmati oleh masyarakat miskin.
“Saya sudah berusaha koordinasi dengan DPR RI dan Kementerian Kesehatan, tapi tidak bisa. Pada dasarnya kami tidak setujui, namun karena aturan maka terpaksa kita lakukan. Apalagi menyangkut masalah keuangan dari program pusat,” ungkap Taiyeb Mappasere kepada wartawan di sela-sela sosialisasi BPJS di Hotel Sinjai, baru-baru ini.
Menurut Sekkab, program BPJS sudah diberlakukan pada tahun 2016. Anggaran Rp14 miliar yang diusulkan ke Pemkab Sinjai akan dilakukan verifikasi dengan rumah tangga miskin, sebagaimana Bupati Sinjai yang juga menginginkan pelayanan kesehatan tepat sasaran.
“Kalau ada masyarakat miskin yang tidak bisa tersentuh pelayanan kesehatan, itu BPJS yang mengetahui. Karena kami juga sudah sampaikan bahwa masyarakat tidak setuju,” paparnya.
Sementara itu, salah seorang anggota DPRD Sinjai dari PKS, H Abd Salam Deng Bali, mengatakan program kesehatan harus sejalan antara pemerintah dan DPRD. Sebab bukan tidak mungkin akan muncul gejolak dalam penerapan BPJS. Apalagi jika rakyat tidak dilayani dengan baik. Untuk itu pemerintaha akn mencari solusi terbaik agar tidak menimbulkan konflik sosial.
“Yang paling penting, BPJS harus berbenah diri. Peralihan kesehatan gratis akan berbeda dengan pelayanan BPJS. Untuk itu kita harus mencari jalan keluarnya secara bersama-sama,” ujarnya. (din/rus/b)