Soal Pembentukan Kota Mamuju

MAMUJU, BKM — Angota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Barat, Muh Asri Anas, sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju yang lamban dalam melakukan pengusulan pembentukan Kota Mamuju. Menurut Asri, hingga kini Pemkab Mamuju belum mengusulkan sama sekali ke pemerintah pusat.
”Saya sudah melakukan pengecekan terkait usulan pembentukan Kota Mamuju ke pemerintah pusat. Rupanya pengusulan itu tidak masuk ke meja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mungkin karena memang belum diusulkan,” kata politisi muda asal daerah pemilihan Provinsi Sulbar, kepada BKM di Mamuju beberapa hari lalu.
Asri mengatakan, jika memang Pemkab Mamuju berencana mengubah status wilayah menjadi Kota Mamuju, sebaiknya secepatnya dilakukan pengusulan. Minimal pada awal Januari 2016 ini. Jika pengusulan itu masuk pada awal Januari 2016, maka tentu bisa dibahas pemerintah pusat dalam waktu secepatnya juga.
”Kami selaku wakil rakyat Sulbar yang ada di DPD RI, siap membantu dan memediasinya terhadap proses di pemerintah pusat ketika memang persyaratan administrasinya telah dilengkapi. Karena salah satu persyaratan untuk bisa dilakukan proses pihak pemerintah pusat dalam bentuk pengusulan melalui Kemendagri itu adalah persyaratan administrasi yang didahulukan. Ketika ini telah dicapai semua, maka kami siap mengawal melalui komunikasi politik di pusat,” ujarnya.
Asri mengharapkan kepada Pemkab Mamuju untuk menseriusi mengenai pengusulan pembentukan Kota Mamuju ke pemerintah ppusat. Dokumen dan seluruh persyaratan harus dipenuhi dan diusulkan secepatnya. ”Jika memang serius, kita minta itu dipercepat. Sebab, tak ada alasan bagi Pemkab dan Pemprov untuk memolorkan hal ini. Yah, harus diseriusilah, agar harapan masyarakat juga terpenuhi,” kunci senator dua periode ini. (ala/mir/c)