Program KIS Dinilai Tidak Tepat Sasaran

MALILI, BKM – Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah tersebar di sejumlah desa di Kabupaten Luwu Timur dinilai tidak tepat sasaran. Pasalnya, KIS yang juga merupakan program pengganti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tidak sesuai dengan data yang ada di setiap desa.
Hal ini diketahui pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar anggota DPR – RI Komisi IX, Andi Fauziah Pujiwatie Hatta di aula kantor Kecamatan Angkona, Minggu (3/1) siang.
Kepala Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Muhammad Yusuf mengatakan, pemerintah desa sepertinya sudah tidak lagi dilibatkan dalam melakukan pendataan. Padahal, data warga yang seharus menerima bantuan KIS itu lebih diketahui oleh pihak desa sendiri.
“Di desa saya, ada yang sudah lama meninggal dunia masih saja mendapatkan bantuan KIS itu, ada juga yang tidak sesuai dengan nama,” ungkap Yusuf di hadapan puluhan warga lainnya.
Dirinya menceritakan, kartu KIS ini telah diantar oleh petugas kantor pos pada hari Jum’at lalu. Anehnya, petugas tersebut meminta dirinya untuk melakukan cap jempol sebagai bukti jika kartu itu sudah tersalur ke masyarakat.
“Kami juga tidak tahu tiba – tiba petugas pos meminta saya untuk melakukan cap jempol sementara kartu ini belum tersalur, apa lagi saya juga belum tahu siapa saja yang mendapatkan kartu ini,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan, warga Desa Tawakua, Iwayan Mancayadnya. Dirinya mengaku masih bingung dengan cara – cara program kesehatan itu.
“Sebagai masyarakat awam, kita tidak tahu bagaimana cara menggunakan, tidak pernah juga ada yang turun melakukan sosialisasi,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, putri mantan bupati Luwu Timur dua periode, Andi Hatta Marakarma mengatakan, dirinya akan menindaklanjuti sejumlah keluhan masyarakat tersebut ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Jakarta.Menurut Ichi, sapaan akrab Andi Fauziah, program KIS ini yang merupakan bagian dari BPJS tersebut sudah direalisasikan 100 persen oleh pemerintah pusat. Namun, dari hasil data yang diperoleh di lapangan, masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut hanya berkisar 10 persen saja di Kabupaten Luwu Timur.
“Ini akan saya pertanyakan nantinya, ada juga yang saya temukan warga yang sudah meninggal dunia sejak tahun 2009 lalu masih mendapatkan KIS, inikan aneh. Harusnya pihak desa dan kecamatan dilibatkan dalam pendataan sebab mereka ini yang paham kondisi masyarakatnya,” ungkapnya.
Informasi yang diperoleh, data warga yang menerima bantuan Kartu Indonesia Sehat itu merupakan data dari Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2008 – 2010 lalu sehingga warga yang telah meninggal dunia masih ikut terdata.
Untuk diketahui, sejak 31 Desember 2015 kemarin program Jamkesda sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan program KIS dari pemerintah pusat. (Alp/b)