SIDRAP, BKM — Harapan anggota DPRD Sidrap menikmati tambahan tunjangan perumahan di 2016 pupus sudah. Tambahan anggaran yang
diusulkan dari Rp 3 juta menjadi Rp 6 juta per anggota dewan belum bisa terwujud tahun
ini.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sidrap, yang juga selaku Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidrap, Abdul Majid, memastikan belum adanya kenaikan tunjangan perumahan bagi 35 anggota DPRD Sidrap.
“Belum ada perubahan anggaran untuk tunjangan perumahan anggota DPRD Sidrap. Anggarannya masih tetap Rp 3 juta untuk 32 orang anggota dan Rp 3,5 juta untuk tiga orang unsur pimpinan,” ujar Majid, Senin (4/1).
Sejauh ini, lontar Majid, alokasi anggaran yang tertera untuk tunjangan perumahan anggota DPRD masih pada kisaran Rp106,5 juta untuk 35 anggota DPRD Sidrap.
“Perbulannya sekitar Rp 106,5 juta, perinciannya itu tadi, Rp 3 juta untuk 32 anggota dewan dengan total Rp 96 juta, serta Rp3,5 juta untuk tiga orang unsur pimpinan dewan dengan total Rp 10,5 juta,” beber Majid.
Untuk menambah anggaran tunjangan perumahan anggota dewan itu, sebut Majid, membutuhkan proses yang panjang. Selain adanya perubahan Peraturan Bupati (Perbup), paparnya, juga harus dilakukan apresial
dari Makassar.
“Semacam survey harga sewa rumah begitu, ini harus dilakukan untuk
memastikan berapa harga sewa rumah sebenarnya di Sidrap,” kata Majid.
Salah seorang anggota DPRD Sidrap, Sudarmin, mengaku belum mengetahui ada tidaknya penambahan tunjangan perumahan anggota DPRD Sidrap itu,
“Belum tahu kita, pastinya memang ada usulan teman-teman agar
tunjangan perumahan itu dinaikan mulai tahun ini,” jelas Sudarmin. (ady/C)
Usulan Tambahan Tunjangan Perumahan Kandas
×
